Rakor PAD Dan PBB Kabupaten Lambar TH 2018 - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Senin, 17 Desember 2018

Rakor PAD Dan PBB Kabupaten Lambar TH 2018


 Assisten Bidang Administrasi Umum Ir. Noviardi Kuswan Membuka Secara Resmi Rakor PAD Dan PBB Di Aula Kekhatun BPKAD Lambar (17/12/2018)



LAMBAR- Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun,Mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember,Artinya APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah,dan Penerimaan lainnya.Bagian Dana Perimbangan,yang meliputi Dana Bagi Hasil,Dana Alokasi Umum,(DAU), dan Dana Alokasi Khusus,Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat,Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya,Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran  maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Assisten Bidang Administrasi Umum Ir. Noviardi Kuswan Membuka Secara Resmi Rakor PAD Dan PBB Di Aula Kekhatun BPKAD Lambar. Assisten Bidang Administrasi Umum Memberikan Penghargaan Kepada Kecamatan Dan Pekon Yang Mendapat Penghargaan Pelunasan PBB Tahun 2018. 
Dengan demikian,Pemkab Lambar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Rakor PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2018, rapat tersebut dibuka langsung oleh Asissten Bidang Administrasi umum Ir. Noviardi Kuswan pada Hari Senin (17/12/2018) yang bertempat di Aula Kekhatun BPKAD Lambar,hadir dalam acara itu OPD,  Camat se Kabupaten Lampung Barat dan Peratin. "Tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih sangat besar,  hal ini tercermin dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018. dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 1,143 triliun , Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 4,38 % atau sebesar Rp 50,06 miliard" ujar Noviardi saat mewakili Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin dalam Rakor tersebut.berdasarkan laporan Kepala BPKAD dari target Rp. 50,06 miliar realisasi sampai saat ini baru mencapai Rp 45,70 miliar,dalam kesempatan ini perlu saya ingatkan bahwa tahun anggaran 2018 ini tinggal beberapa hari lagi,sehingga harus menjadi perhatian masing-masing kepala OPD selaku penanggung jawab PAD segera mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, sehingga target PAD yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Selanjutnya,Pemkab Lambar memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para camat, kasi trantib, lurah,peratin dan aparatnya sehingga target PBB tahun 2018 dapat terealisasi. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan penghargaan kepada pekon, kelurahan dan kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi dalam pelunasan PBB di masing-masing wilayahnya. Penghargaan pelunasan PBB pekon atau kelurahan Lambar yang nilai tertinggi pertama diraih Pekon Batu Api Kecamatan Pagara Dewa,  yang kedua diraih Pekon Bandar Agung Kecamatan BNS dan nilai tertinggi ketiga diraih Keluarahan Way Mengaku Kecamatam Balik Bukit sedangkan untuk penghargaan pelunasan PBB tingkat Kecamatan diraih oleh Kecamatan Balik Bukit sebagai nilai tertinggi pertama,  kedua Kecamatan Pagar Dewa dan yang ketiga diraih Kecamatan Batu Ketulis.

Terakhir pihaknya berharap untuk tahun selanjutnya, agar pelunasan PBB dapat direalisasikan sebelum jatuh tempo SPPT PBB tanggal 30 September, selanjutnya semua pihak terkait baik BPKAD, camat, lurah maupun peratin dapat  terus menggali potensi PBB yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sehingga penerimaan PBB dapat lebih ditingkatkan dan lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya PBB bagi pembangunan sehingga masyarakat yang belum memiliki SPPT PBB terdorong untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ir. Sudarto, MM dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan diadalannya Rakor PAD dan PBB untuk melakukan Evaluasi target PAD dan PBB tahun 2018.(ir)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad