Temuan BPK Propinsi Harus Direspons - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Rabu, 14 November 2018

Temuan BPK Propinsi Harus Direspons



PESIBAR- Dalam penghitungan nilai proyek fisik, kesalahan dalam konsep penghitungan dapat berujung pada persoalan hukum. Sebagai contoh dalam kontrak kerja kegiatan pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem lumsum tetapi dalam pemeriksaan menggunakan unit price atau sebaliknya.

Lumsum, adalah kontrak kerja dengan menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga kontrak yang pasti dan tetap. Semua risiko dalam pelaksanaan pekerjaan ditanggung kontraktor.

Sedangkan kontrak unit price/harga satuan, yakni penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan pekerjaan dengan spesifikasi tertentu.

Volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara. Pembayaran kepada kontraktor, berdasarkan hasil pengukuran bersama terhadap volume pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Bila kontrak mengerjakan proyek secara lumsum sementara diperiksa menggunakan penghitungan unit price atau sebaliknya, maka tidak akan ketemu. Hal itu sering terjadi sehingga memunculkan dugaan kerugian negara.

Sementara itu, sejumlah kontraktor mengakui kerap terjadi perbedaan persepsi pemeriksaan proyek berdasarkan sistem lumsum atau unit price. ‘’Hal itu kerap terjadi". Sejumlah proyek yang menggunakan sistem lumsum dihitung menggunakan unit price. Sudah pasti memunculkan masalah.

Untuk itu para Lembaga  konrol LSM dan media, yang ada di kabupaten khususnya kabupaten pesisir Barat (Pesibar),untuk meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam  Nota Hasil Pemeriksaan (NHP).

Maka dari itu, dari hasil pemeriksaan BPK itu sudah pasti akan berlanjut ke proses hukum. NHP dari BPK itu biasanya temuan dugaan kerugian negara dalam proyek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan SKPD terkait. NHK selalu disampaikan kepada SKPD. Untuk itu setiap SKPD harus dapat respons dengan memberikan penjelasan.

“Secara administrasi negara, NHP dapat batal menjadi LHP bila SKPD dapat memberikan keterangan dan data yang tepat, serta mempertahankan argumentasi bahwa hal itu bukan kerugian Negara “Begitu muncul NHP tidak dilanjuti dengan upaya mempertahankan argumentasi menyelesaikan persoalan yang ada.

 Karena dibiarkan berlarut tanpa ada penjelasan, maka akhirnya NHP itu menjadi LHP.Kalau sudah menjadi LHP, siap-siap saja berhubungan dengan persoalan hukum, (Ir)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad