Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 06 November 2018

Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat



PESIBAR- Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD kabupaten pesisir barat dipimpin oleh Bupati,Dr.Drs.H.Agus Istiqlal,S.H.,M.H.

Selasa, (6/11/2018) yang bertempat di Gedung Wanita, Krui dihadiri ketua, wakil ketua dan anggota DPRD kabupaten pesisir barat, wakil bupati pesisir barat,unsur forkopimda kabupaten lampung barat dan kabupaten pesisir barat.

Sekretaris daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,tim ahli dan tim pakar DPRD kabupaten pesisir barat, pimpinan ormas, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pesisir barat .


Bupati kabupaten pesisir barat mengatakan,Dalam rapat paripurna,Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota dewan yang telah sepenuh hati dan sekuat tenaga dalam membantu program dan visi misi Pemerintahan Kabupaten pesisir barat.

Pembangunan gedung kantor bupati dan SKPD di tahun 2019, dari fraksi PDI perjuangan memandang perlu peninjauan kembali, mengingat besaran dana yang sudah di anggarkan pada tahun 2017 dan 2018 dengan total dana mencapai rp.185.000.000.000,00 (seratus delapan puluh lima milyar rupiah).

Berkenaan dengan hal ini dipandang perlu kajian mendalam tentang usul anggaran kegiatan tersebut.dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan mou pembangunan gedung kantor bupati dan skpd (Multiyears) antara pemerintah daerah dengan DPRD pesisir barat senilai rp. 206 milyar, diluar pembangunan gedung kantor dprd, kami sampaikan bahwa.


Pembangunan gedung kantor bupati dan skpd (Multiyears) dengan nilai kontrak rp.155.211.988.000,00 (seratus lima puluh lima milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selesai pada tanggal 31 desember 2018 dan mencapai progres fisik 100%. untuk progres fisik secara keseluruhan baru mencapai.

49,31%;pembangunan tahap selanjutnya dialokasikan pada apbd ta 2019 dan 2020 senilai rp. 159.538.012.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) dengan kondisi bangunan sudah berfungsi dan ditempati (semua fasilitas sudah tersedia); penganggaran gedung kantor bupati dan skpd :tahun 2017.

rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)tahun 2018 : rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah)tahun 2018rp.  55.211.988.000,00(lima puluh lima milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)(pelunasan) tahun 2019: rp.  34.538.012.000,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) (tahap selanjutnya).

Progres fisik : 70% (s.d. tanggal 31 oktober 2018);kontrak pekerjaan pembangunan gedung kantor bupati dan skpd (multiyears) tanggal 6 juli 2017 semula 510 hari telah diaddendum dengan nomor : ktr/03/add-2/ck/iv.03/2018 tanggal 12 juli 2018 menjadi 543 hari>

Sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 31 desember 2018,permintaan pendampingan pekerjaan pembangunan gedung kantor bupati dan skpd (Multiyears) kepada badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan provinsi lampung telah diajukan dengan nomor surat 600/159/ppk/iv.03/2018 tanggal 15 oktober 2018.

Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi demokrat yang disampaikan oleh April Liswar, pertanyaan dari fraksi GERINDRA-PKS yang disampaikan oleh Martin Sofian,S.Kom, fraksi pesisir barat bersatu yang disampaikan oleh Supardi Rudianto.

Berkenaan dengan rencana pembangunan SMP Negeri 1 pesisir tengah krui, lokasi yang di usulkan adalah lokasi yang sama dengan usulan pada tahun anggaran sebelumnya, lokasi yang diusulkan di anggap sangat tidak memenuhi kategori layak, baik dari tekstur tanah dan status lokasi diusulkan merupakan daerah rawan dengan genangan air.

Perlu kita review kembali bahwa, SMP Negeri 1 pesisir tengah krui mempunyai nilai history dan memiliki peran penting di masanya, perihal di atas agar kiranya gedung smp negeri 1 dapat dibangun kembali diatas lokasi bangunan lama yang saat ini masih tersisa, biasa disebut dengan gedung smp utara yang berlokasi di depan tugu tuhuk pasar krui supaya pemerintah menyiapkan solusi yang lebih baik dan menjadi pekerjaan rumah kita bersama.

Dengan lokasi pembangunan SMPN 1 pesisir tengah direncanakan di lokasi SMP N 1 pesisir tengah gedung utara (Depan Tugu Tuhuk). hal ini dari fraksi demokrat yang disampaikan oleh April Liswar, pertanyaan dari fraksi GERINDRA-PKS yang disampaikan oleh Martin Sofian,S.Kom, dari fraksi pesisir barat bersatu yang disampaikan oleh Supardi Rudianto. 

Dengan SD negeri 3 pasar krui, di himbau agar pemerintah daerah segera mencarikan solusi konkrit.dapat kami sampaikan bahwa lokasi SDN 3 pasar krui direncanakan akan menempati lokasi SMPN 1 pesisir tengah (Gedung Selatan)dalam proyeksi pembangunan di tahun 2019, fraksi PDI perjuangan menghimbau kepada pemerintah kabupaten pesisir barat, agar lebih memprioritaskan pembangunan yang mewujudkan wajah kabupaten pesisir barat, dengan dasar memperhatikan pemerataan pembangunan.

Dapat kami sampaikan bahwa program dan kegiatan pada rapbd 2019 telah disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam dokumen rpjmd kabupaten pesisir barat 2016 – 2021 namun demikian semuanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk menunjang pelayanan kesehatan yang sudah berjalan di kabupaten pesisir barat, di rasa perlu campur tangan pemerintah daerah dalam mencetak tenaga profesional, terhadap mahasiswa kedokteran Asal pesisir barat baik umum maupun spesialis yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Negeri /Ptn, yang nantinya berkomitmen untuk mengabdi di kabupaten pesisir barat.

Hal ini tentunya akan menjadi perhatian kita bersama.kecamatan pulau pisang yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan kabupaten pesisir barat dan mulai dikenal hingga mancanegara, tentu saja harus diimbangi dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, berkenaan dengan hal ini di harapkan agar menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah dan dinas terkait, dengan harapan pulau pisang di masa mendatang menjadi destinasi wisata berskala internasional dan menunjang pad kabupaten pesisir barat.

Kami sampaikan bahwa kecamatan pulau pisang merupakan 1 dari 4 destinasi wisata unggulan yang dimiliki oleh kabupaten pesisir barat selain pantai tanjung setia, pantai labuhan jukung  dan wisata ziarah. tentu saja pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya menjadi perhatian pemerintah daerah. adapun upaya yang telah dan akan dilakukan adalah pembangunan jaringan listrik, pembangunan Homestay, Toilet Umum Dan Gazebo, serta membentuk upt pariwisata dan Gerai Souvenir.

Di beberapa kecamatan kabupaten pesisir barat selain pekon induk ada daerah pedukuhan yang memiliki penduduk cukup padat, namun jalan penghubung pekon induk menuju pedukuhan sangat tidak layak dan perlu segera dilakukan perbaikan demi mewujudkan pemerataan pembangunan, untuk kelangsungan ekonomi dan pelayanan publik. 

Pemerintah kabupaten pesisir barat telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten pesisir barat dengan memanfaatkan dana transfer maupun dana desa yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten, program tersebut telah menjadi prioritas pembangunan infrastruktur yang direncanakan dalam dokumen RPJMD kabupaten pesisir barat 2016 – 2021.

Namun demikian semuanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.(hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi GERINDRA – PKS yang disampaikan oleh Martin Sofian, S.Kom) menyikapi dana perimbangan dalam struktur RAPBD kabupaten pesisir barat masih menjadi target pendapatan yang dominan yaitu sebesar rp. 696.708.497.652,47 (enam ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah).

Fraksi demokrat menilai jika pemerintah daerah kabupaten pesisir barat tidak jeli dalam menghitung asumsi target pendapatan hal ini mungkin saja tidak bisa terealisasi secara optimal mengingat pada tahun anggaran 2019 adalah merupakan tahun politik dimana apbn banyak terkuras untuk membiaya pemilu.agar kepada pemerintah daerah kabupaten pesisir barat dalam menetapkan asumsi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 benar-benar diperhitungkan secara.

cermat dan tepat agar kedepannya tidak menghambat realisasi proses pembangunan yang telah direncanakan dan mampu mempercepat pembangunan di kabupaten pesisir barat.dapat kami sampaikan bahwa rapbd tahun anggaran 2019 disusun berdasarkan permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2019. dalam menentukan target pendapatan diamanatkan apabila peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2019 atau peraturan menteri keuangan tahun anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan didasarkan pada trend realisasi pendapatan tiga tahun terakhir.

Sudah menjelang 6 (enam) tahun kabupaten pesisir barat namun belum memiliki rumah sakit yang layak, sedangkan   masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai. satu-satunya rumah sakit komunitas yang ada saat ini belum dapat beroperasi secara maksimal karena terkendala perizinan yang belum rampung dan belum diresmikan.

Dalam kesempatan yang baik ini fraksi demokrat mendesak kepada pemerintah daerah kabupaten pesisir barat agar segera meresmikan rumah sakit tersebut dan menyelesaikan izin operasionalnya sehingga dapat melayani pasien rawat inap dan melayani pasien bpjs sebagaimana layaknya sebuah rumah sakit.dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah percepatan operasional rumah sakit diantaranya rumah sakit tersebut telah di visitasi oleh tim visitasi dan perizinan dinas kesehatan propinsi lampung dan telah mendapatkan rekomendasi untuk diterbitkan izin operasional.

Akses jalan masuk menuju rumah sakit komunitas dari jl. raya lintas barat pekon way suluh kecamatan krui selatan yaitu lebih kurang sepanjang 250 meter masih berupa jalan desa yang sempit, sehingga keluar masuk kendaraan menuju rumah sakit kurang nyaman. maka dalam kesempatan ini kami mengusulkan kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait agar dapat menganggarkan pembebasan lahan dan membangun akses jalan masuk yang layak. karena menurut pandangan kami pembangunan jalan menuju rumah sakit tersebut sangat urgent atau mendesak.dapat kami sampaikan bahwa akses utama dari jalan lintas menuju rumah sakit komunitas krui merupakan jalan kabupaten yaitu ruas jalan padang raya – lebuay yang tahun ini telah dilaksanakan kegiatan peningkatan jalan sampai dengan hotmix yang ditargetkan desember 2018 selesai.

Sementara akses masuk ke rumah sakit komunitas yang masih berupa tanah akan menjadi perhatian kami. terkait dengan jalan nasional yang putus akibat bencana banjir di pekon mandiri sejati. kami meminta pemda kabupaten pesisir barat memprioritaskan penanganan khusus masalah pengendalian banjir sehingga perlu adanya penalutan atau breakwater di muara sungai supaya muara tidak tertutup pasir.

Diharapkan aliran sungai di muara tersebut tidak lagi terjadi penyumbatan. dan kurang lebih 400 meter dari muara ke atas dilakukan penyodetan agar aliran sungai semakin lancar mengalir atau tidak berkelok terlalu tajam seperti sekarang.terima kasih atas saran saudara hal ini akan menjadi perhatian kita bersama. kami menghimbau kepada pemerintah daerah agar di dalam penyusunan rapbd tahun anggaran 2019 benar-benar mampu .

Menjawab/mengakomodir persoalan-persoalan mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan SDM, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, pendidikan dan pelayanan kesehatan serta program kerja lainnya sesuai visi dan misi yang telah dirumuskan oleh bupati dan wakil bupati.

Fraksi GERINDRA-PKS (yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat Martin Sofian, S.Kom    )berkaitan dengan dinas kesehatan, dalam program pembangunan dan pengembangan layanan RSUD perlu adanya upaya untuk meningkatkan status rsud menjadi rumah sakit tipe c yang tentunya harus dilakukan dengan peningkatan pembangunan fasilitas pendukungnya seperti fasilitas gedung untuk pelayanan bedah, pelayanan penyakit dalam, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kebidanan dan kandungan. sehingga pasien dari faskes 1 tidak perlu lagi dirujuk ke luar dari pesisir barat.

Pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) kabupaten pesisir barat, peningkatan jalan di pasar senin pekon pagar bukit. disamping jalan tersebut merupakan urat nadi para petani untuk membawa hasil panennya ke pasar terhambat, juga akibat jalan rusak tersebut sering terjadi kecelakaan.

Hal ini akan menjadi perhatian kita bersama. pada dinas komunikasi dan informasi, fraksi GERINDRA-PKS menganjurkan agar dinas kominfo lebih gencar lagi mempromosikan potensi daerah terutama bidang pariwisata melalui media sosial ataupun media cetak dan elektronik bila perlu mengundang youtuber untuk bisa menarik viewer dan me like situs pesisir barat sehingga menimbulkan ketertarikan untuk datang ke pesisir barat.

Berkaitan dengan dinas kesehatan, dalam program pembangunan dan pengembangan layanan RSUD perlu adanya upaya untuk meningkatkan status pada dinas kependudukan dan catatan sipil, mohon kiranya kegiatan perekaman keliling lebih digiatkan lagi, mengingat banyaknya masyarakat hinga saat ini belum mendapatkan KTP elektronik terutama di daerah pelosok di kecamatan bengkunat, dalam melakukan perekaman keliling dimohon untuk penyebaran informasinya lebih luas lagi.

Dalam memasuki tahun politik dimana tahun depan kita akan menghadapi pileg dan pilpres,bupati sebagai pembina politik di kabupaten pesisir barat harus betul-betul menjamin netralitas para asn dan menjamin   kondusifitas daerah. mohon agar melaksanakan pembangunan tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan politik karena telah kita ketahui bersama bahwa bupati merupakan salah satu ketua dari partai politik peserta pemilu 2019.

Untuk melihat seringnya bupati melakukan rolling jabatan, walaupun telah kita ketahui bersama bahwa rolling jabatan merupakan hak prerogatif sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil akan tetapi mohon kepada bupati dalam melaksanakan rolling tersebut haruslah memandang prinsip menaruh orang yang tepat pada tempatnya.

Hal ini agar pelayanan publik semakin maksimal.dapat kami sampaikan bahwa proses pengisian jabatan pada pemerintah kabupaten pesisir barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fraksi pesisir barat bersatu yang disampaikan oleh Supardi Rudianto. agar kiranya dapat dibangun jalan dan jembatan di siring balak pekon suka banjar kecamatan ngambur, rehab SD di pekon gedung cahaya kuningan kecamatan ngambur. juga  dapat dibangun jembatan way laga (jembatan mendati) di pekon mon kecamatan ngambur yang panjangnya ±20 m sebagai akses pertanian dan pengembangan pemukiman.

Kegiatan-kegiatan pada RAPBD 2019 telah disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah. jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan pada point dua, tiga, empat, lima, dua belas dan tiga belas.kepada dinas kebersihan dan lingkungan hidup agar kiranya lampu-lampu jalan yang mati  diperbaiki dengan lampu-lampu yang berkualitas tinggi dan ditambah jumlahnya, sehingga harapan kita semuanya tidak terdengar lagi tentang keluhan-keluhan orang luar yang masuk pesisir barat ini mengenai penerangan jalan, dan masyarakat juga merasakan manfaat terhadap pajak penerangan jalan yang mereka bayarkan setiap bulannya.

Pada RAPBD tahun anggaran 2019 telah dianggarkan biaya pemeliharaan lampu jalan dimaksud.agar kiranya pekerja sosial masyarakat (PSM) yang diangkat dengan SK kepala dinas dapat lebih diperhatikan kesejahteraannya mengingat selama ini hanya diberi Honor rp. 100.000,- setiap bulannya sedangkan tugas mereka banyak sekali, yakni 26 masalah sosial mulai dari mendata orang gila, penyandang disabilitas/cacat, perselingkuhan, pecandu narkoba, rumah tidak layak huni, penerima raskin, dsbnya.

Hal ini akan disesuaikan dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerahkami juga mengamati ada biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap excavator di dinas kebersihan dan lingkungan hidup namun nihil pada sisi pendapatannya, mohon untuk diterangkan.dapat kami sampaikan bahwa excavator tersebut diperuntukkan khusus untuk pengelolaan sampah di TPA dan tidak boleh dikomersilkan.(Ir) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad