
PESIBAR- Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan
Umum Fraksi-Fraksi DPRD kabupaten pesisir barat dipimpin oleh Bupati,Dr.Drs.H.Agus
Istiqlal,S.H.,M.H.
Selasa, (6/11/2018) yang bertempat di Gedung Wanita, Krui dihadiri
ketua, wakil ketua dan anggota DPRD kabupaten pesisir barat, wakil bupati
pesisir barat,unsur forkopimda kabupaten lampung barat dan kabupaten pesisir
barat.
Sekretaris daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama dan
pejabat administrator di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,tim ahli
dan tim pakar DPRD kabupaten pesisir barat, pimpinan ormas, organisasi profesi,
tokoh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pesisir barat .

Bupati kabupaten pesisir barat mengatakan,Dalam rapat
paripurna,Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan
anggota dewan yang telah sepenuh hati dan sekuat tenaga dalam membantu program
dan visi misi Pemerintahan Kabupaten pesisir barat.
Pembangunan gedung kantor bupati dan SKPD di tahun 2019, dari
fraksi PDI perjuangan memandang perlu peninjauan kembali, mengingat besaran
dana yang sudah di anggarkan pada tahun 2017 dan 2018 dengan total dana
mencapai rp.185.000.000.000,00 (seratus delapan puluh lima milyar rupiah).
Berkenaan dengan hal ini dipandang perlu kajian mendalam tentang usul anggaran
kegiatan tersebut.dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan mou pembangunan gedung
kantor bupati dan skpd (Multiyears) antara pemerintah daerah dengan DPRD
pesisir barat senilai rp. 206 milyar, diluar pembangunan gedung kantor dprd,
kami sampaikan bahwa.

Pembangunan gedung kantor bupati dan skpd (Multiyears)
dengan nilai kontrak rp.155.211.988.000,00 (seratus lima puluh lima milyar dua
ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selesai
pada tanggal 31 desember 2018 dan mencapai progres fisik 100%. untuk progres
fisik secara keseluruhan baru mencapai.
49,31%;pembangunan tahap selanjutnya
dialokasikan pada apbd ta 2019 dan 2020 senilai rp. 159.538.012.000,00 (seratus
lima puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua belas ribu
rupiah) dengan kondisi bangunan sudah berfungsi dan ditempati (semua fasilitas
sudah tersedia); penganggaran gedung kantor bupati dan skpd :tahun 2017.
rp.25.000.000.000,00
(dua puluh lima milyar rupiah)tahun 2018 : rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima
milyar rupiah)tahun 2018rp.
55.211.988.000,00(lima puluh lima milyar dua ratus sebelas juta sembilan
ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)(pelunasan) tahun 2019: rp. 34.538.012.000,00 (tiga puluh empat milyar
lima ratus tiga puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) (tahap selanjutnya).
Progres fisik : 70% (s.d. tanggal 31 oktober 2018);kontrak
pekerjaan pembangunan gedung kantor bupati dan skpd (multiyears) tanggal 6 juli
2017 semula 510 hari telah diaddendum dengan nomor : ktr/03/add-2/ck/iv.03/2018
tanggal 12 juli 2018 menjadi 543 hari>
Sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir
tanggal 31 desember 2018,permintaan pendampingan pekerjaan pembangunan gedung
kantor bupati dan skpd (Multiyears) kepada badan pemeriksa keuangan (BPK)
perwakilan provinsi lampung telah diajukan dengan nomor surat
600/159/ppk/iv.03/2018 tanggal 15 oktober 2018.
Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi demokrat
yang disampaikan oleh April Liswar, pertanyaan dari fraksi GERINDRA-PKS yang
disampaikan oleh Martin Sofian,S.Kom, fraksi pesisir barat bersatu yang
disampaikan oleh Supardi Rudianto.
Berkenaan dengan rencana pembangunan SMP Negeri 1 pesisir
tengah krui, lokasi yang di usulkan adalah lokasi yang sama dengan usulan pada
tahun anggaran sebelumnya, lokasi yang diusulkan di anggap sangat tidak
memenuhi kategori layak, baik dari tekstur tanah dan status lokasi diusulkan
merupakan daerah rawan dengan genangan air.
Perlu kita review kembali bahwa, SMP
Negeri 1 pesisir tengah krui mempunyai nilai history dan memiliki peran penting
di masanya, perihal di atas agar kiranya gedung smp negeri 1 dapat dibangun
kembali diatas lokasi bangunan lama yang saat ini masih tersisa, biasa disebut
dengan gedung smp utara yang berlokasi di depan tugu tuhuk pasar krui supaya
pemerintah menyiapkan solusi yang lebih baik dan menjadi pekerjaan rumah kita
bersama.
Dengan lokasi pembangunan SMPN 1 pesisir tengah direncanakan
di lokasi SMP N 1 pesisir tengah gedung utara (Depan Tugu Tuhuk). hal ini dari
fraksi demokrat yang disampaikan oleh April Liswar, pertanyaan dari fraksi GERINDRA-PKS
yang disampaikan oleh Martin Sofian,S.Kom, dari fraksi pesisir barat bersatu
yang disampaikan oleh Supardi Rudianto.
Dengan SD negeri 3 pasar krui, di
himbau agar pemerintah daerah segera mencarikan solusi konkrit.dapat kami
sampaikan bahwa lokasi SDN 3 pasar krui direncanakan akan menempati lokasi SMPN
1 pesisir tengah (Gedung Selatan)dalam proyeksi pembangunan di tahun 2019,
fraksi PDI perjuangan menghimbau kepada pemerintah kabupaten pesisir barat,
agar lebih memprioritaskan pembangunan yang mewujudkan wajah kabupaten pesisir
barat, dengan dasar memperhatikan pemerataan pembangunan.
Dapat kami sampaikan bahwa program dan kegiatan pada rapbd
2019 telah disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah yang telah
direncanakan dalam dokumen rpjmd kabupaten pesisir barat 2016 – 2021 namun
demikian semuanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Untuk menunjang pelayanan kesehatan yang sudah berjalan di
kabupaten pesisir barat, di rasa perlu campur tangan pemerintah daerah dalam
mencetak tenaga profesional, terhadap mahasiswa kedokteran Asal pesisir barat
baik umum maupun spesialis yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di
perguruan tinggi Negeri /Ptn, yang nantinya berkomitmen untuk mengabdi di
kabupaten pesisir barat.
Hal ini tentunya akan menjadi perhatian kita
bersama.kecamatan pulau pisang yang merupakan salah satu destinasi wisata
unggulan kabupaten pesisir barat dan mulai dikenal hingga mancanegara, tentu
saja harus diimbangi dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, berkenaan
dengan hal ini di harapkan agar menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah
dan dinas terkait, dengan harapan pulau pisang di masa mendatang menjadi
destinasi wisata berskala internasional dan menunjang pad kabupaten pesisir
barat.
Kami sampaikan bahwa kecamatan pulau pisang merupakan 1 dari
4 destinasi wisata unggulan yang dimiliki oleh kabupaten pesisir barat selain
pantai tanjung setia, pantai labuhan jukung
dan wisata ziarah. tentu saja pembangunan infrastruktur dan fasilitas
pendukung lainnya menjadi perhatian pemerintah daerah. adapun upaya yang telah
dan akan dilakukan adalah pembangunan jaringan listrik, pembangunan Homestay,
Toilet Umum Dan Gazebo, serta membentuk upt pariwisata dan Gerai Souvenir.
Di beberapa kecamatan kabupaten pesisir barat selain pekon
induk ada daerah pedukuhan yang memiliki penduduk cukup padat, namun jalan
penghubung pekon induk menuju pedukuhan sangat tidak layak dan perlu segera
dilakukan perbaikan demi mewujudkan pemerataan pembangunan, untuk kelangsungan
ekonomi dan pelayanan publik.
Pemerintah kabupaten pesisir barat telah memprioritaskan
pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten pesisir barat dengan memanfaatkan dana transfer maupun
dana desa yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten, program tersebut telah
menjadi prioritas pembangunan infrastruktur yang direncanakan dalam dokumen RPJMD
kabupaten pesisir barat 2016 – 2021.
Namun demikian semuanya disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.(hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi GERINDRA –
PKS yang disampaikan oleh Martin Sofian, S.Kom) menyikapi dana perimbangan
dalam struktur RAPBD kabupaten pesisir barat masih menjadi target pendapatan
yang dominan yaitu sebesar rp. 696.708.497.652,47 (enam ratus sembilan puluh
enam milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam
ratus lima puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah).
Fraksi demokrat menilai jika pemerintah daerah kabupaten
pesisir barat tidak jeli dalam menghitung asumsi target pendapatan hal ini
mungkin saja tidak bisa terealisasi secara optimal mengingat pada tahun
anggaran 2019 adalah merupakan tahun politik dimana apbn banyak terkuras untuk
membiaya pemilu.agar kepada pemerintah daerah kabupaten pesisir barat dalam
menetapkan asumsi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 benar-benar
diperhitungkan secara.
cermat dan tepat agar kedepannya tidak menghambat realisasi
proses pembangunan yang telah direncanakan dan mampu mempercepat pembangunan di
kabupaten pesisir barat.dapat kami sampaikan bahwa rapbd tahun anggaran 2019
disusun berdasarkan permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan
apbd tahun anggaran 2019. dalam menentukan target pendapatan diamanatkan
apabila peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2019 atau
peraturan menteri keuangan tahun anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan didasarkan pada trend realisasi pendapatan tiga tahun terakhir.
Sudah menjelang 6 (enam) tahun kabupaten pesisir barat namun
belum memiliki rumah sakit yang layak, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan pelayanan
kesehatan yang memadai. satu-satunya rumah sakit komunitas yang ada saat ini
belum dapat beroperasi secara maksimal karena terkendala perizinan yang belum
rampung dan belum diresmikan.
Dalam kesempatan yang baik ini fraksi demokrat
mendesak kepada pemerintah daerah kabupaten pesisir barat agar segera
meresmikan rumah sakit tersebut dan menyelesaikan izin operasionalnya sehingga
dapat melayani pasien rawat inap dan melayani pasien bpjs sebagaimana layaknya
sebuah rumah sakit.dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengambil
langkah-langkah percepatan operasional rumah sakit diantaranya rumah sakit
tersebut telah di visitasi oleh tim visitasi dan perizinan dinas kesehatan
propinsi lampung dan telah mendapatkan rekomendasi untuk diterbitkan izin
operasional.
Akses jalan masuk menuju rumah sakit komunitas dari jl. raya
lintas barat pekon way suluh kecamatan krui selatan yaitu lebih kurang
sepanjang 250 meter masih berupa jalan desa yang sempit, sehingga keluar masuk
kendaraan menuju rumah sakit kurang nyaman. maka dalam kesempatan ini kami
mengusulkan kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait agar dapat
menganggarkan pembebasan lahan dan membangun akses jalan masuk yang layak.
karena menurut pandangan kami pembangunan jalan menuju rumah sakit tersebut
sangat urgent atau mendesak.dapat kami sampaikan bahwa akses utama dari jalan
lintas menuju rumah sakit komunitas krui merupakan jalan kabupaten yaitu ruas
jalan padang raya – lebuay yang tahun ini telah dilaksanakan kegiatan
peningkatan jalan sampai dengan hotmix yang ditargetkan desember 2018 selesai.
Sementara akses masuk ke rumah sakit komunitas yang masih
berupa tanah akan menjadi perhatian kami. terkait dengan jalan nasional yang
putus akibat bencana banjir di pekon mandiri sejati. kami meminta pemda
kabupaten pesisir barat memprioritaskan penanganan khusus masalah pengendalian
banjir sehingga perlu adanya penalutan atau breakwater di muara sungai supaya
muara tidak tertutup pasir.
Diharapkan aliran sungai di muara tersebut tidak lagi
terjadi penyumbatan. dan kurang lebih 400 meter dari muara ke atas dilakukan
penyodetan agar aliran sungai semakin lancar mengalir atau tidak berkelok
terlalu tajam seperti sekarang.terima kasih atas saran saudara hal ini akan
menjadi perhatian kita bersama. kami menghimbau kepada pemerintah daerah agar
di dalam penyusunan rapbd tahun anggaran 2019 benar-benar mampu .
Menjawab/mengakomodir persoalan-persoalan mulai dari peningkatan kesejahteraan
masyarakat, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan SDM,
meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air
bersih, listrik, pendidikan dan pelayanan kesehatan serta program kerja lainnya
sesuai visi dan misi yang telah dirumuskan oleh bupati dan wakil bupati.
Fraksi GERINDRA-PKS (yang disampaikan oleh anggota dewan
yang terhormat Martin Sofian, S.Kom )berkaitan
dengan dinas kesehatan, dalam program pembangunan dan pengembangan layanan RSUD
perlu adanya upaya untuk meningkatkan status rsud menjadi rumah sakit tipe c
yang tentunya harus dilakukan dengan peningkatan pembangunan fasilitas
pendukungnya seperti fasilitas gedung untuk pelayanan bedah, pelayanan penyakit
dalam, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kebidanan dan kandungan. sehingga
pasien dari faskes 1 tidak perlu lagi dirujuk ke luar dari pesisir barat.
Pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR)
kabupaten pesisir barat, peningkatan jalan di pasar senin pekon pagar bukit.
disamping jalan tersebut merupakan urat nadi para petani untuk membawa hasil
panennya ke pasar terhambat, juga akibat jalan rusak tersebut sering terjadi
kecelakaan.
Hal ini akan menjadi perhatian kita bersama. pada dinas
komunikasi dan informasi, fraksi GERINDRA-PKS menganjurkan agar dinas kominfo
lebih gencar lagi mempromosikan potensi daerah terutama bidang pariwisata
melalui media sosial ataupun media cetak dan elektronik bila perlu mengundang
youtuber untuk bisa menarik viewer dan me like situs pesisir barat sehingga
menimbulkan ketertarikan untuk datang ke pesisir barat.
Berkaitan dengan dinas kesehatan, dalam program pembangunan
dan pengembangan layanan RSUD perlu adanya upaya untuk meningkatkan status pada
dinas kependudukan dan catatan sipil, mohon kiranya kegiatan perekaman keliling
lebih digiatkan lagi, mengingat banyaknya masyarakat hinga saat ini belum
mendapatkan KTP elektronik terutama di daerah pelosok di kecamatan bengkunat,
dalam melakukan perekaman keliling dimohon untuk penyebaran informasinya lebih
luas lagi.
Dalam memasuki tahun politik dimana tahun depan kita akan
menghadapi pileg dan pilpres,bupati sebagai pembina politik di kabupaten
pesisir barat harus betul-betul menjamin netralitas para asn dan menjamin kondusifitas daerah. mohon agar melaksanakan
pembangunan tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan politik karena telah kita ketahui
bersama bahwa bupati merupakan salah satu ketua dari partai politik peserta
pemilu 2019.
Untuk melihat seringnya bupati melakukan rolling jabatan,
walaupun telah kita ketahui bersama bahwa rolling jabatan merupakan hak
prerogatif sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun
2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil akan tetapi mohon kepada bupati
dalam melaksanakan rolling tersebut haruslah memandang prinsip menaruh orang
yang tepat pada tempatnya.
Hal ini agar pelayanan publik semakin maksimal.dapat kami
sampaikan bahwa proses pengisian jabatan pada pemerintah kabupaten pesisir
barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari fraksi pesisir barat bersatu yang disampaikan oleh Supardi
Rudianto. agar kiranya dapat dibangun jalan dan jembatan di siring balak pekon
suka banjar kecamatan ngambur, rehab SD di pekon gedung cahaya kuningan
kecamatan ngambur. juga dapat dibangun
jembatan way laga (jembatan mendati) di pekon mon kecamatan ngambur yang
panjangnya ±20 m sebagai akses pertanian dan pengembangan pemukiman.
Kegiatan-kegiatan pada RAPBD 2019 telah disusun berdasarkan
skala prioritas pembangunan daerah. jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan pada
point dua, tiga, empat, lima, dua belas dan tiga belas.kepada dinas kebersihan
dan lingkungan hidup agar kiranya lampu-lampu jalan yang mati diperbaiki dengan lampu-lampu yang
berkualitas tinggi dan ditambah jumlahnya, sehingga harapan kita semuanya tidak
terdengar lagi tentang keluhan-keluhan orang luar yang masuk pesisir barat ini
mengenai penerangan jalan, dan masyarakat juga merasakan manfaat terhadap pajak
penerangan jalan yang mereka bayarkan setiap bulannya.
Pada RAPBD tahun anggaran 2019 telah dianggarkan biaya
pemeliharaan lampu jalan dimaksud.agar kiranya pekerja sosial masyarakat (PSM)
yang diangkat dengan SK kepala dinas dapat lebih diperhatikan kesejahteraannya
mengingat selama ini hanya diberi Honor rp. 100.000,- setiap bulannya sedangkan
tugas mereka banyak sekali, yakni 26 masalah sosial mulai dari mendata orang
gila, penyandang disabilitas/cacat, perselingkuhan, pecandu narkoba, rumah
tidak layak huni, penerima raskin, dsbnya.
Hal ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kemampuan keuangan daerahkami juga mengamati ada biaya-biaya yang dikeluarkan
terhadap excavator di dinas kebersihan dan lingkungan hidup namun nihil pada
sisi pendapatannya, mohon untuk diterangkan.dapat kami sampaikan bahwa
excavator tersebut diperuntukkan khusus untuk pengelolaan sampah di TPA dan
tidak boleh dikomersilkan.(Ir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar