Pemerintah Minta Desa Utamakan Transparansi Kelola Dana - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Jumat, 23 November 2018

Pemerintah Minta Desa Utamakan Transparansi Kelola Dana



LAMBAR- Elemen masyarakat ditingkat pedesaan, Kecamatan, Kabupaten lampung Barat (Lambar), berperan ikut mengawasi penggunaan alokasi dana desa digunakan untuk apa saja, Masyarakat memiliki peran penting untuk melaporkan indikasi aroma korupsi dana desa yang dimanfaat oknum. Kepala desa bersama kroninya untuk memperkaya diri. Dengan cara melakukan penyelewengan atau mark up serta proyek fisik yang dilaksanakan tidak sesuai RAB atau penyimpangan material dan lain sebagainya.

Karena anggaran setiap desa sebesar Rp ratusan  juta, sangat rentan diselewengkan pejabat desa termasuk oknum kepala desa dan kelompoknya dengan cara mengelabui masyarakat agar meraup keuntungan berlipat ganda dari sumber dana desa yang digelontarkan pemerintah untuk kepetingan kemajuan desa, banyak pengaduan masyrakat desa di wilayah Kecamatan,tentang pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran dan menyimpang dari harapan warga.

Ironisnya lagi, anggaran dana desa,ditingkat desa yang ada di wilayah kerja Kecamatan dengan perubahaan pola kehidupan yang sangat mencolok dan mengundang perhatian masyarakat. Kita sangat menyayangkan tindakan oknum Kades, memanfaat dana desa untuk memperkaya diri dan keluarganya dengan cara penyelewengan untuk kepentingan,dan membeli aset untuk pribadinya dengan mengorbankan masyarakat dan desanya,” .

Dengan demikian,Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami minta masyarakat sebanyak mungkin dilibatkan di dalam perencanaan dan implementasi dana desa. Transparansi harus diutamakan,” kata masyarakat kepada Koran ini,Minggu (24/11). Mereka mengeluh minimnya transparansi pengelolaan dana desa di kecamatan. 

Artinya,Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud nyata pemenuhan Otonomi Desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat. 

Sedangkan maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintahan desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong- royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. (Ir)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad