Kawal Dana Desa,Rakyat Sejahtera - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Minggu, 11 November 2018

Kawal Dana Desa,Rakyat Sejahtera



LAMBAR- Dana desa mengalir dalam jumlah fantastis dibeberapa kecamatan khususnya di kabupaten lampung Barat (Lambar) Seandainya pengawasan masyarakat dapat optimal, potensi penyelewengan bisa dihindari,Pembangunan desa resmi menjadi perhatian utama pemerintah.

Pemerintah Pusat menargetkan setiap desa mendapatkan kucuran dana desa berkisar ratusan juta setiap desa, Selain dana desa, desa juga menerima sejumlah anggaran melalui berbagai sumber,Sumber anggaran desa dengan besaran yang signifikan antara lain dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui dana desa dan ADD, potensi dana yang mengalir ke seluruh desa akan terus meningkat.

Mengingat pentingnya pemanfaatan anggaran tersebut untuk mengembalikan peran desa sebagai sokoguru pembagunan, KPK berinsiatif melakukan kajian pengelolaan keuangan desa, untuk mendorong perbaikan sistem pengelolaan, sekaligus mengawasi penyalurannya bersama masyarakat. Tujuan program ini, tak lain demi mengha puskan celah-celah penyelewengan bagi pihak-pihak yang berniat meraup keuntungan pribadi.

Sebab,sebagaimana pepatah, "Ada gula,ada semut". Besarnya dana yang dikelola, bila tak diimbangi dengan kemampuan manajerial yang baik dan pengawasan yang ketat, tentu akan mudah terjadi penyelewengan dan korupsi.

Karena aspek strategis itu, KPK melakukan Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Dana Desa dan ADD. Dari sini, KPK menemukan setidaknya ada 14 potensi persoalan yang dibagi dalam empat aspek. Empat aspek besar itu, antara lain regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.

Pada aspek regulasi dan kelembagaan, sejumlah persoalan itu merentang pada belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dan potensi tumpang-tindih kewenangan.

Mengingat jumlah kelolaan dana yang cukup besar, vakumnya regulasi dan pengawasan, tentunya itu rentan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peluang terjadinya fraud, terutama dalam pemindahan dan penghapusan aset, menjadi semakin besar.

Berdasarkan regulasi yang ada, mekanisme penyusunan APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kondisi desa tersebut.

Sementara pada aspek pengawasan, ada tiga potensi persoalan, yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah, serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat, belum jelas.

KPK meyakini risiko munculnya masalah akan lebih besar apabila aparat desa, aparat pemerintah pusat, maupun masyarakat tidak bersinergi mengawasi penggunaan anggaran yang besar. Karenanya, KPK mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawal dana desa, sehingga manfaat bisa dirasakan hingga ke pelosok.(ir)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad