PESIBAR- Di dalam suatu proyek dibutuhkan sebuah sistem
pengendalian proyek yang nantinya diharapkan dalam pelaksanaan proyek tersebut
senantiasa berada pada arah tujuan yang hendak dicapai.
Pengendalian pelaksanaan proyek adalah awal monitoring. Agar
monitoring berjalan maksimal dapat menggunakan konsep nilai hasil. Konsep nilai
hasil merupakan suatu metode yang mengintregasikan hubungan diantara waktu dan
biaya.
Serta hubungan antara waktu, biaya, dan progres pelaksanaan proyek yang
juga menggambarkan kondisi kelangsungan proyek saat pelaporan.
Dengan demikian konsep nilai hasil bertujuan untuk
mengetahui langkah-langkah antisipasi yang dapat diambil bila terjadi
penyimpangan baik pada waktu pelaksanaan proyek maupun pada biaya yang
dianggarkan untuk proyek tersebut.
Konsep nilai hasil inilah yang diterapkan untuk memonitoring
proyek Multiyears, komplek perkantoran
Bupati Pesisir Barat (Pesibar). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektifitas
dalam pemantauan perlu dipakai metode Konsep Nilai Hasil.
Suatu metode yang
mengintregasikan hubungan antara waktu dan biaya serta hubungan antara waktu,
biaya dan progres pelaksanaan proyek yang juga menggambarkan kondisi
kelangsungan proyek saat pelaporan .
ini mempunyai tujuan untuk Mengetahui adanya perbedaan biaya
antara rencana dan pelaksanaan, Mengetahui adanya perbedaan waktu/jadwal antara
rencana dan pelaksanaan.
Mengetahui cara memonitoring dengan menggunakan konsep
nilai hasil berdasarkan waktu dan progress,Mengetahui perkembangan proyek
ditinjau dari monitoring dengan menggunakan konsep nilai hasil berdasarkan
waktu dan progress.
Artinya Tahap pekerjaan pertama di lapangan diawali sejak
dipilihkannya pemenang lelang dan dimulai dengan menerbikan Surat Perintah
Kerja serta penyerahan lokasi pekerjaan dengan segala keadaannnya keadaan
kontraktor.
Kontraktor mengawali kegiatannya dengan mengeluarkn surat
pemberitahuan pada saat dimulainya proyek yang juga memuat informasi tentang
struktur organisasi dan pegawai lapangannya. Kemudian diawalilah
pekerjaan-pekerjaan persiapan, pengujiian material, survey pengukuran dan
persiapan juga cara-cara dan prosedur pengendalian tentang masalah masalah
administrative.
Dengan demikian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi
Lampung mendatangi lokasi pembangunan komplek perkantoran Bupati Pesisir Barat
(Pesibar), Rabu (14/11), sekira Pukul 10.00 Wib Kedatangan BPK Provinsi
Lampung ke lokasi proyek multiyears itu didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (DPUPR), Jalaludin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), petugas
dari Inspektorat Pesibar, dan perwakilan dari PT. Nindya Karya (NK) sebagai
perusahaan pelaksana.
Dalam pemeriksaannya, rombongan dari BPK Provinsi Lampung
sebanyak enam orang itu, mengawali Misinya dengan menyambangi sekretariat
kantor administrasi PT. NK. Pantauan editorlambar.com dilapangan, para
petugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dokumen mulai dari peta
pembangunan, progres penyelesaian pelaksanaan pembangunan.
Agenda rombongan
dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan ke beberapa titik lokasi
pembangunan.Saat berita ini ditulis BPK masih melakukan pemeriksaan secara
intensif (Ir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar