BPK Propinsi Periksa Proyek Pembangunan Di Pesibar - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Rabu, 14 November 2018

BPK Propinsi Periksa Proyek Pembangunan Di Pesibar



PESIBAR- Di dalam suatu proyek dibutuhkan sebuah sistem pengendalian proyek yang nantinya diharapkan dalam pelaksanaan proyek tersebut senantiasa berada pada arah tujuan yang hendak dicapai.

Pengendalian pelaksanaan proyek adalah awal monitoring. Agar monitoring berjalan maksimal dapat menggunakan konsep nilai hasil. Konsep nilai hasil merupakan suatu metode yang mengintregasikan hubungan diantara waktu dan biaya.

Serta hubungan antara waktu, biaya, dan progres pelaksanaan proyek yang juga menggambarkan kondisi kelangsungan proyek saat pelaporan.

Dengan demikian konsep nilai hasil bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah antisipasi yang dapat diambil bila terjadi penyimpangan baik pada waktu pelaksanaan proyek maupun pada biaya yang dianggarkan untuk proyek tersebut.


Konsep nilai hasil inilah yang diterapkan untuk memonitoring proyek  Multiyears, komplek perkantoran Bupati Pesisir Barat (Pesibar). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektifitas dalam pemantauan perlu dipakai metode Konsep Nilai Hasil.

Suatu metode yang mengintregasikan hubungan antara waktu dan biaya serta hubungan antara waktu, biaya dan progres pelaksanaan proyek yang juga menggambarkan kondisi kelangsungan proyek saat pelaporan .

ini mempunyai tujuan untuk Mengetahui adanya perbedaan biaya antara rencana dan pelaksanaan, Mengetahui adanya perbedaan waktu/jadwal antara rencana dan pelaksanaan.

Mengetahui cara memonitoring dengan menggunakan konsep nilai hasil berdasarkan waktu dan progress,Mengetahui perkembangan proyek ditinjau dari monitoring dengan menggunakan konsep nilai hasil berdasarkan waktu dan progress.

Artinya Tahap pekerjaan pertama di lapangan diawali sejak dipilihkannya pemenang lelang dan dimulai dengan menerbikan Surat Perintah Kerja serta penyerahan lokasi pekerjaan dengan segala keadaannnya keadaan kontraktor.

Kontraktor mengawali kegiatannya dengan mengeluarkn surat pemberitahuan pada saat dimulainya proyek yang juga memuat informasi tentang struktur organisasi dan pegawai lapangannya. Kemudian diawalilah pekerjaan-pekerjaan persiapan, pengujiian material, survey pengukuran dan persiapan juga cara-cara dan prosedur pengendalian tentang masalah masalah administrative.

Dengan demikian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung mendatangi lokasi pembangunan komplek perkantoran Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Rabu (14/11), sekira Pukul 10.00 Wib Kedatangan  BPK Provinsi Lampung ke lokasi proyek multiyears itu didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Jalaludin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), petugas dari Inspektorat Pesibar, dan perwakilan dari PT. Nindya Karya (NK) sebagai perusahaan pelaksana.

Dalam pemeriksaannya, rombongan dari BPK Provinsi Lampung sebanyak enam orang itu, mengawali Misinya dengan menyambangi sekretariat kantor administrasi PT. NK. Pantauan editorlambar.com dilapangan, para petugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dokumen mulai dari peta pembangunan, progres penyelesaian pelaksanaan pembangunan.

Agenda rombongan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan ke beberapa titik lokasi pembangunan.Saat berita ini ditulis BPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif (Ir)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad