Bantuan Rumah Yang Tidak Layak Huni Harus Terangsparan - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Jumat, 16 November 2018

Bantuan Rumah Yang Tidak Layak Huni Harus Terangsparan



LAMBAR-Sering kita mendengar tentang bangunan atau rumah layak huni. Sebuah hunian tinggal yang disebut ideal untuk menunjang kehidupan dan kegiatan manusia. Pemerintah dan sejumlah lembaga terkait pun sedang berusaha mewujudkannya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, Hal-hal tersebut dibutuhkan untuk meminimalisir kesenjangan hunian dan menciptakan lingkungan tinggal yang nyaman, serta menjadi sarana pendidikan keluarga.

Sebuah rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Kapan dan bagaimana sebuah rumah dapat dikatakan layak? Sebuah konsep akademis dikemukakan untuk menjawab maksud sebuah perumahan dan pemukiman. Pengertian layak boleh saja sangat suyektif, sehingga indikator layak bagi seseorang akan berbeda dengan orang lain, jalaslah bahwa layak itu bersifat relative. Tentu saja dalam hal sebuah rumah dan pemukiman yang layak.


Harus tetap dibatasi oleh pemaknaan yang bisa diterima secara obyektif,bertujuan agar bisa menjadi ukuran dalam rangka pengadaan rumah,tidak hanya berlaku untuk yang berpenghasilan tinggi saja tapi juga bagi berpenghasilan rendah,rumah yang layak harus dimaknai dari beberapa segi,diantaranya,segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas maupun dari sisi pisik, apalagi dari sisi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan pemukiman yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi.

Secara teoritis cukup sangat mudah menemukan kriteria rumah yang layak untuk dihuni. Secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan pemukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar,mulai dari air bersih,penerangan,sanitasi saluran pembuangan limbah, serta aman bagi aktivitas penghunianya untuk meraih produktifitas. Indikator layak diantaranya,Filosofis,Sosiologis dan Legalitas.


Dengan Demikian Pemerintah mengaku, ingin membantu masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, dengan membangun rumah swadaya atau perbaikan,namun yang berhak adalah masyarakat miskin dan masuk daftar di Kabupaten atau Kota setempat atau penghasilan tidak tetap,”Program ini adalah program penanggulangan kemiskinan. 

Ada penuntasan rumah bebas tidak layak huni di Kecamatan atau Pekon. Syaratnya orang miskin adalah yang sudah ada daftar miskin di kabupaten/kota, dan telah mendapat surat pernyataan penghasilan oleh Kepala Desa bahwa dia tidak punya penghasilan tetap,".
   
Warga setempat pekon menjelaskan, masih banyak masyarakat di kabupaten khususnya kabupaten lampung barat ,yang belum memiliki rumah layak. Kalaupun masyarakat telah memiliki rumah, jauh dari kata layak karena fasilitas pendukung yang tidak memadai.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Mengalokasikan untuk program bedah rumah ,Bentuk program ini, meliputi peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding rumah untuk dapat memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan."Jadi kalau fisik bangunan rumah sudah rusak berat atau bisa juga memiliki tanah kosong dan butuh bantuan membangun rumah, akan kita bantu. Bantuan bangun rumah ini maksimal Rp 30 juta," "Jatah bantuan untuk bedah rumah atau peningkatan kualitas rumah maksimal Rp 15 juta per rumah.(Ir)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad