Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera

LAMBAR – Transformasi sistem penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan(PKH), menggunakan kartu kombo KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Merupakan karya inovatif pertama di antara 72 negara yang menerapkan bantuan tunai bersyarat -atau dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT). Ini merupakan upaya restrukturisasi sistem perlindungan sosial komprehensif untuk target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Mengenai Program Keluarga Harapan (“PKH”) pengaturannya dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (“Permensos /2018”). PKH adalah program pemberian bantuan sosial.

Bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko social, Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran social .

Kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui,dan anak berusia 0 (Nol) sampai dengan 6 (Enam) tahun, Kriteria Komponen Pendidikan Meliputi,anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat.

Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat,anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 (Enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi,lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Tujuan PKH bertujuan untuk,meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social,mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social,mengurangi kemiskinan dan kesenjangan  dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Artinya, PKH itu adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.

Tujuan dari PKH ini antara lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. 

Dengan demikian,Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus membuka secara resmi Rapat Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 di Ruang Rapat kagungan Pemkab Lambar Selasa (30/10/2018).

Acara tersebut dilaksanakan secara simbolis Penyerahan Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan kepada KPM PKH  serta penyerahan  4 unit Sepeda Motor Kepada Pendamping PKH untuk kecamatan Air Hitam, Kecamatan Belalau, Kecamatan Suoh dan satu Untuk oprasional staf PKH .

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di indonesia. PKH merupakan program pemberian bantuan kepada keluarga miskin atau rentan miskin dengan beberapa criteria yakni criteria kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak balita, criteria pendidikan untuk anak usia sekolah,  serta criteria kesejahteraan social meliputi lansia dan disabilitas.

Kemudian program ini dapat di jadikan sebagai akses  yang lebih baik dalam memanfaatkan pelayanan social yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk untuk menghilangkan ke senjangan sosial, dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada masyarakat miskin.

 Program keluarga harapan merupakan program bantuan bersyarat yang perencanaan, penganggaran, dan recruitmen pendamping dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian social republic indonesia.  Kita tahu program ini merupakan cikal bakal pengembangan system pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Oleh karenanya Pemda Kabupaten Lambar sangat menyambut baik program ini dan semoga dengan rakor ini akan menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya keluarga yang sangat miskin di wilayah kabupaten lampung barat ini.

Untuk itu melalui kegiatan rapat koordinasi ini di harapkan dapat memberikan pemahaman tentang program keluarga harapan kepada semua pihak yang terlibat, sehingga dapat terjalin proses komunikasi, aliran informasi dan pembelajaran dalam melaksanakan dan dapat di jadikan akses yang lebih baik dalam memanfaatkan pelayanan social yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk untuk menghilangkan kesenjangan sosial, dan keterasingan sosial  yang selama ini melekat pada masyarakat miskin.

“Program keluarga harapan ini di kabupaten lampung barat sudah dimulai sejak tahun 2013 yang lalu.sampai tahun ini program PKH ini masih dilaksanakan dan di tahun 2018 alhamdulillah seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Lambar sudah mendapatkan program PKH ini, sehingga semua masyarakat di setiap kecamatan Lambar sudah mendapatkan program bantuan tersebut”, ujarnya.

Sementara itu dalam laporannya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Drs..Gison Sihite menyampaikan dasar penyelnggaran rapat koordinasi ini dilaksankan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) OPD Dinas Sosial Keabupaten Lambar tahun anggaran 2018 dengan peserta para OPD terkait , Camat, Bank Mandiri sebagai Bank penyalur serta SDM PKH Lambar.

Kemudian maksud dan tujuan Rakoor adalah untuk memberikan pemahaman tentang program keluarga harapan kepada semua pihak yang terlibat sehingga dapat terjalin proses komunikasi ,aliran informasi dan pembelajaran dalam program sehingga program ini akan dapat menjembatani hubungan anatara pemerintah pusat dan daerah dalammensejahterkan masyarakat , khusunya kluarga kurang mampu di wilayah Lambar.

Kemudianjumlahpesertapenerimakeluargapenerimamanfaat (KPM) di LambarTahun 2018 berjumlah 14.871 KPM denganjumlahbantuansebanyak 7.435.500000 M.masing-masing KPM menerimabantuan social PKH berjumlahRp 1.890.000 pertahun yang di realisasikandalam 4 Tahap ,tahap I Rp 500.000, tahap II Rp 500.000, Tahap III Rp 500.000 danTahapke IV Rp 390.000 dansaatinisedangdalam proses pencairantahapke IV.

Untuk di ketahui selain penerima dan bantuan social para KPM juga mendapatkan bekalilmu  yang di dapat saat di laksanakan pertemuan kelompok dalam sesipengembangan manusiaatau Family Develomnet session (FDS) manusia yang merupakan salah satu program unggulan PKH. “ keberhasilan PKH di Lambar tidak terlepas dari peran kita semua trutama SDM PKH yang saat ini berjumlah 78 orang yang terdiridari 1 orang coordinator kabupaten , 4 orang operator serta 73 orang Pendamping”, Paparnya.

Dalam acara tersebut selain Bupati Lambar Parosil Mabsus turut hadir Perwakilan Koordinator Wilayah II PKH Lampung, Perwakilan  Dinas Sosial Provinsi Lampung Herbert Sirait, Perwakilan Bank Mandiri Cabang Liwa, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs.Adi Utama, Kepala OPD, Camat, Koordinator Kabupaten PKH Lambar , Korcam dan Pendamping  PKH Lambar.(Editorlambar.Com)