Rapat Paripurna Dewan Persetujuan Apbd-P Dipimpin Oleh Bupati - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Senin, 17 September 2018

Rapat Paripurna Dewan Persetujuan Apbd-P Dipimpin Oleh Bupati


PESIBAR- Banyak masyarakat yang kurang memahami tahapan dalam pembentukan Peraturan daerah apalagi para stakeholder pemangku kepentingan yang sering memaksakan suatu peraturan daerah.

Untuk dibuat serta ditetapkan tanpa melalui tahapan pembentukan yang sesungguhnya adahal suatu peraturan daerah tersebut tidak merupakan suatu urgensi bagi masyarakat, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.


Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah tersebut hanya berdasarkan mimpi semalam keesokan harinya langsung diusulkan untuk menjadi sebuah peraturan daerah.

Karena banyak peraturan daerah saat ini hanya menjadi objek dari segelintir pejabat pemerintah daerah atau wakil rakyat yang ada di DPRD untuk dijadikan ajang studi banding atau kepentingan politik semata.

Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.H.Agus Istiqlal,S.H.,M.H. mengatakan ,sebagaimana yang telah diuraikan pada saat penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2018.

Pada hari rabu tanggal 12 sepember tahun 2018 yang lalu, bahwa penyusunan rancangan perubahan APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan kabupaten pesisir barat yang merupakan prioritas kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD-perubahan tahun anggaran 2018.

Dalam ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2018 telah tersusun pada struktur  APBD yang terdiri dari,pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam rangka mengakomodir kepentingan pelayanan terhadap masyarakat kabupaten pesisir barat.

Masih kata Bupati,dari berbagai catatan pertanyaan serta koreksi yang disampaikan oleh segenap anggota dewan baik pada penyampaian pandangan umum fraksi dan pada saat hearing pembahasan antara badan anggaran legislatif dengan tim anggaran pemerintah daerah dan opd.

Tentang keterkaitan antara aspek belanja dengan indikator dan tolak ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan, telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami  tugas dan fungsi dari kedua lembaga.

kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan.

Begitu juga halnya yang kita wujudkan pada saat pembahasan ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2018 ini .

Di samping itu sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011.

Bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 ini,kan disampaikan kepada gubernur lampung untuk dilakukan evaluasi serta mendapat persetujuan.

Dalam kegiatan evaluasi tersebut disarankan untuk ikut hadir bersama-sama tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran legislatif dprd kabupaten pesisir barat, sehingga apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama.

Hal tersebut telah dibuktikan dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2018 oleh rapat paripurna dewan .

Rapat Paripurna Dewan Persetujuan APBD-P yang bertempat Senen (17/9/2018) yang bertempat di Gedung Wanita Krui dihadiri,wakil bupati pesisir barat,unsur forkopimda kabupaten lampung barat dan kabupaten pesisir barat.

Sekretaris daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,tim ahli dan tim pakar dprd kabupaten pesisir barat.(Editorlambar.Com) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad