LPPD Pesibar Tahun 2018 Ini Kata Ir.Lingga Kesuma - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 25 September 2018

LPPD Pesibar Tahun 2018 Ini Kata Ir.Lingga Kesuma



PESISIR BARAT- Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir.N.Lingga Kesuma.M.P mekatakan bahwa bimbingan teknis LPPD adalah bimbingan teknis tentang penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. laporan ini menggambarkan kinerja instansi, capaian serta sasaran yang telah di tetapkan dalam perencanaan,Ucapnya.

Masih kata Lingga Kesuma,pelaksanaan bimtek lppd ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) tahun anggaran 2018 yang akan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,artinya lppd kabupaten pesisir barat dilakukan 1 kali dalam satu tahun dan di sampaikan kepada menteri melalui gubernur,


Lanjut Lingga,adapun tujuan diadakan bimbingan teknis ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman pada penyusunan lppd karena perlu disadari bahwa administrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kunci untuk mengatasi masalah.

Meski kadang kita menganggap hal yang berkaitan dengan administrasi kurang menarik karena merupakan sumber masalah maka dari itu kita membutuhkan pemahaman yang mendalam, sehingga kita benar-benar mengerti serta untuk memupuk kepercayaan masyarakat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Lingga Kasuma, minta para pengelola lppd untuk serius dalam mengerjakan dan para kepala SKPD di tekankan tidak lupa untuk melaksanakan fungsi koreksinya,pada kesempatan ini diharapkan kepada peserta bimbingan teknis lppd dapat meningkatan pemahaman pada bidang lppd tersebut,sehingga mampu mengemplementasikan pada tugas-tugasnya sebagai aparatur pemerintah.

Terakhir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menambahkan perlu ingatkan kembali bahwa kabupaten pesisir barat telah menginjak usia 5 tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu kabupaten pesisir barat bukan lagi daerah otonomi baru,pada tahun 2019 yang akan datang pemerintah kabupaten pesisir barat untuk pertama kalinya membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2018.

Karena itu pembuatan laporan ini adalah pondasi awal pemerintah kabupaten pesisir barat dalam pembuatan LPPD,diminta kepada seluruh OPD agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti bimbingan teknis ini dan dapat diimplementasikan dalam penyusunan LPPD.

Artinya LPPD yang akan kita sampaikan kepada menteri melalui gubernur merupakan cermin dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pesisir barat, bahwa lppd dapat dikatakan raport dari pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun.

Harapan Asisten I,kabupaten pesisir barat dapat menduduki peringkat pertama dalam penilaian LPPD se-provinsi lampung.(Editorlambar.Com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad