Bupati Parosil Mabsus Menyerahkan 350 SK PTT - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Jumat, 21 September 2018

Bupati Parosil Mabsus Menyerahkan 350 SK PTT


LAMBAR- Kabar Bahagia Untuk Tenaga Honorer Yang telah lulus Mengikuti Tes Kompetensi Beberapa Waktu Lalu.

Pasalnya Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus Menyerahkan 350 SK Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Di GSG Natha Margha Pemda Lambar, Kamis(20/9/2018).


Selain Bupati Lambar Parosil Mabsus Hadir Ketua DPRD Edi Novial, Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir.S.H.,Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulki Basri, Kasat Pol PP jaimin, Dan Perwakilan OPD.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus  Mengucapkan "selamat” atas diangkatnya para tenaga honorer menjadi pegawai tidak tetap pemerintah kabupaten lampung barat.


Tentu peristiwa ini sungguh sangat membahagiakan  dimana hal ini menjadi harapan yang selama ini ditunggu-tunggu. 

Selanjutnya pengangkatan para honorer menjadi pegawai tidak tetap (PTT) merupakan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten lampung barat.


kebijakan ini dilaksanakan selain untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kabupaten lampung barat.

Pegawai juga untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang selama ini mengabdi di lingkungan pemerintah kabupaten lampung barat.


Baik sebagai guru, tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi untuk diangkat statusnya menjadi pegawai tidak tetap pemerintah kabupaten lampung barat.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah kabupaten lampung barat tahun 2018 ini,sebanyak 350 orang dengan komposisi terbagi atas, dinas pendidikan dan kebudayaan sebanyak 250 orang.


Penjaga 50 orang, GURU TK/PAUD 67 orang, GURU SD 121 orang dan GURU SMP 12 orang. polisi pamong praja sebanyak 22 orang. pemadam kebakaran sebanyak 4 orang. tenaga kesehatan sebanyak 20 orang. kecamatan dan kelurahan 35 orang. tenaga administrasi sebanyak 10 orang. tenaga teknis sebanyak 9 orang",ungkapnya.

Bupati berharap agar tenaga honorer yang baru diangkat sebagai pegawai tidak tetap ini dapat bekerja secara maksimal,karena tidak semua tenaga honor di lampung barat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai tidak tetap.


Oleh karena itu sudah sepatutnya  mampu merubah pola sikap dan mencari pemikiran serta gagasan baru dalam rangka menyelesaikan pelaksanaan tugas yang telah diberikan atau diamanahkan.

Masih kata Bupati,para PTT ini dituntut memiliki semangat kerja yang tinggi,disertai dengan niat yang tulus.

Bupati yakin tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dapat dilaksanakan sebaik mungkin.


Mudah-mudahan dengan memiliki sikap seperti itu, akan dapat meniti karier yang nantinya akan sangat mungkin di angkat menjadi pegawai negeri sipil dan pemerintah kabupaten lampung barat.

Sangat terbantu dengan keberhasilan dalam menjalankan tugas, terlebih lagi dengan telah dibagikannya SK PTT kepada,maka status  resmi menjadi pegawai tidak tetap pemerintah daerah kabupaten lampung barat",harapnya.


Sementara itu dalam laporan ketua pelaksana Drs.Ismet Inoni M.M.,Menyampaikan Dasar dari kegiatan tersebut adalah UU nomor 6 tahun 1991 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II Lambar.

UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015. 

Peraturan Bupati Lambar tahun 2018 tentang pengalihan tenaga kerja sukarela menjadi pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah kabupaten lambar.

Selanjutnya tujuan adalah bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN yang belum dapat dipenuhi oleh dalam formasi pegawai negeri sipil. Kemudian sasaran dari kegiatan tersebut adalah pemberian surat perintah pengalihan tenaga kerja sukarela menjadi pegawai tidak tetap. 

Memberikan perhatian dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja sukarela dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang berdedikasi.

Bertanggung jawab dan jujur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta misi visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, amanah dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kemudian yang Mengikuti ujian 1341 yg memenuhi syarat dan ikut seleksi, dikurang Pol PP  91, kesehatan 24, teknis 64, tenaga pensisik atau tenaga pendidik 1162.

Yang lulus 250 tenaga pendidik, 20 kesehatan, 26 pol pp atau damkar, 45 tenaga teknis, sembilan supir pimpinan.Selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 agustus 2018, Rp 500 gaji perbulan. Setiap tahun akan diperbaharui kontraknya.(Editorlambar.Com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad