Subsidi Listrik Tepat Sasaran

PESIBAR- Subsidi listrik merupakan sejumlah dana yang dibayar oleh pemerintah kepada PT. PLN (Persero) yang dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan.

Untuk tegangan rendah dengan tarif dasar listrik dikalikan dengan jumlah kWh yang dikonsumsi para pelanggan,Subsidi untuk konsumen listrik dapat diberikan kepada konsumen yang kurang mampu.

Subsidi listrik pada umumnya mempunyai dampak negatif, yaitu munculnya distorsi dalam pemilihan alternatif penggunaan energi, dan tarif dasar listrik yang dibayar pelanggan pada umumnya di bawah harga pokok produksi.

Sedangkan subsidi kepada pelanggan atau kelompok tertentu memiliki beberapa kelemahan,yaitu pemerintah harus menanggung beban subsidi.

Dan,hanya dinikmati oleh pelanggan yang kurang mampu, sementara masyarakat yang belum mendapat akses listrik tidak memperoleh subsidi

Menurut Data Terpadu Penanganan Program Fakir Miskin, dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya 4.058.186 rumah tangga yang layak diberikan subsidi. 

Data rumah tangga miskin dan tidak mampu ini berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Subsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan juga mengakomodasi pengaduan.

Pemerintah membangun mekanisme pengaduan bagi rumah tangga atau masyarakat yang merasa berhak untuk mendapatkan subsidi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan akses listrik dengan tarif yang murah Serta, membantu mengentaskan kemiskinan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2007, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi listrik bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Dengan demikian, maka pada tahun anggaran 2017 yang lalu, pemerintah kabupaten pesisir barat melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memiliki program dan kegiatan berupa pemberian bantuan biaya penyambungan KWH meter listrik yang salah satu lokasinya adalah pekon sukanegara kecamatan ngambur ini.

   

Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.H. Agus Istiqlal, S.H.,M.M.,mengatakan,melalui kebijakan pemerintah kabupaten pesisir barat tersebut.

Maka diharapkan peranan dari tim nasional koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) kabupaten pesisir barat sebagai perpanjangan tangan dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K).

Agar secara bersama-sama dapat  mengambil langkah yang komprehensif dalam upaya mencegah dinamika masyarakat terutama pada masyarakat yang kurang mampu terutama didaerah pedesaan.

Selanjutnya perlu Bupati jelaskan, bahwa  kondisi kebutuhan energi  lisrik di kabupaten pesisir barat dipastikan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan  program pembangunan daerah.

Dengan demikian,Bupati selalu berulang-ulang meminta kepada pihak PT. PLN (Persero) untuk segera memenuhi kebutuhan akan energi listrik di kabupaten pesisir barat sampai dengan 18 megawatt.

Untuk itu,dengan telah terhubungnya jaringan listrik di pekon sukanegara kecamatan ngambur ini merupakan salah wujud keseriusan dari pihak PT.PLN (persero) dalam mengatasi kekurangan energi listrik di kabupaten pesisir barat.

Serta dalam rangka mewujudkan lampung terang tahun 2019 PT.PLN (persero) wilayah lampung.

Selanjutnya Bupati menyampaikan apresiasi atas telah terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah pesisir barat dengan PT. PLN (persero) dengan  tujuan yaitu untuk menciptakan sinergi yang saling mendukung, sehingga akan memproleh hasil yang lebih baik.

Peresmian sekaligus penyalaan perdana bantuan biaya penyambungan kwh meter listrik yang bertempat di pekon sukanegara kecamatan ngambur Selasa (21/8/2018 Hadir dalam acara itu,wakil bupati pesisir barat.

Ketua dan anggota DPRD,unsur forkopimda kabupaten pesisir barat dan kabupaten lampung barat,sekretaris daerah, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pelaksana dilingkungan pemerintah,general manager PT.PLN (Persero) distribusi lampung,camat, peratin dan ketua LHP se-kecamatan ngambur.(Editorlambar.Com)