Sosialisasi Peraturan Daerah Ini Kata Asisten I

PESIBAR- Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Ir.N.Lingga Kusuma,MP.mengatakan,sosialisasi Perda dimaksudkan.

Untuk lebih memberikan wawasan khususnya terhadap penerapan Perda Kabupaten kabupaten Pesibar,maupun yang berkaitan tentang pemahaman Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Sosialisasi Perda diikuti oleh aparat Pemerintahan masing-masing ,dalam sambutannya meyampaikan agar para peserta benar-benar memahami dan mendalami tentang mekanisme.

Penyusunan peraturan daerah maupun peraturan-peraturan baik di tingkat Kecamatan ataupun desa,agar pada masa yang akan datang peraturan-peraturan yang dibuat baik di tingkat Kecamatan ataupun desa akan bisa lebih baik.

Lingga Kusuma, juga menyampaikan bahwa Perda bisa dibuat atas inisiatif eksekutif maupun legislatif, maka dari itu pada proses penyusunan Perda jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Peraturan daerah tidak semata-mata untuk membatasi gerak dan langkah bagi para aparatur dalam menjalankan tugasnya akan tetapi peraturan daerah dimaksudkan.

Untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki olah masyarakat dan bisa berjalan dengan baik.

Masih kata Lingga , jelaskan bahwa peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur Atau Bupati/Wali Kota).

Hal tersebut telah diatur pada undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan undang-undang nomor 9 tahun tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Bahwa peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi, peraturan daerah juga dibuat dalam rangka melaksanaka kebutuhan daerah.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten pesisir barat mengadakan sosialisasi peraturan daerah  untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat.

Melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.

Rabu (29/8/2018) acara Sosialisasi Peraturan Daerah kabupaten pesisir barat tahun 2018 dihadiri, sekretaris daerah, pejabat tinggi pratama dan  pejabat administrator dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,camat  pesisir tengah, camat krui selatan, camat karya penggawa dan camat way krui.

Lanjut Lingga,sosialisasi peraturan daerah merupakan pelaksanaan penyebarluasan produk hukum yang telah diundangkan di kabupaten pesisir barat yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat.

Peraturan daerah kabupaten pesisir barat yang disosialisasikan antara lain,peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten pesisir barat tahun 2017-2037.

Peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perternakan dan kesehatan hewan,peraturan nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan perikanan daerah,peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dengan demikian melalui sosialisasi peraturan daerah yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu harapan kita  agar masyarakat dapat menyadari hak dan kewajibannya.

Sebagai warga negara untuk patuh dan taat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan.(Editorlambar.Com)