Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah

PESIBAR- Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H.mengatakan,rapat paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir barat.

Serta memberikan sumbang saran, gagasan, ide, dan kritik yang konstruktif demi tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten pesisir barat pada tahun anggaran 2017.

Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah Dprd kabupaten pesisir barat bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini, merupakan agenda terakhir dalam  siklus dan mekanisme pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

Sudah sepatutnya kita bersyukur bahwa seluruh proses dan tahapan pembahasan materi telah selesai dengan baik dan tepat waktu dengan pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat Visi,Misi.

Tujuan,strategi,kebijakan,program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing .

Kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan untuk satu tahun yang disebut rencana kerja SKPD (Renja-SKPD)Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD pemerintah Daerah menyusun RPKD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah,daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Masih kata Bupati,sehubungan telah dilaksanakan persetujuan terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 ini, maka selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut akan disampaikan kepada gubernur lampung .

Sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi kita berharap proses evaluasi di provinsi nantinya dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu kewajiban daerah.

Mempertimbangkan prestasi pencapaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan RKPD maka pemerintah daerah akan menyusun KUA dan PPAS. Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas KUA dan PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, selain untuk memenuhi amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, juga merupakan rangkaian penilaian akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah secara komprehensif, mulai dari perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pelaporan dan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan pemerintah untuk tahun anggaran selanjutnya.

Seiring dengan hal tersebut, kiranya kita dapat mengambil manfaat yang lebih penting lagi, bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah bukan sekedar ditunjukkan dengan indikator kuantitatif dari serapan anggaran.

Tetapi lebih kepada azaz manfaat dari capaian program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, tanpa.

Mengesampingkan kepatuhan dan kepatutan atas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, berkeadilan, serta memenuhi prinsif efisiensi dan efektifitas.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang disusun.

Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas.

Dan disetujui APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya.

Sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

Rapat paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Jum,at (3/8/2018) yang bertempat di Gedung Wanita Krui.

Dihadiri ketua, wakil ketua dan anggota DPRD kabupaten pesisibar,wakil bupati pesisir barat,unsur forkopimda kabupaten lampung barat dan kabupaten pesisir barat,sekretaris daerah, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,tim ahli dan tim pakar DPRD kabupaten pesisir barat.

Lanjut Bupati, Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 tidak terlepas dari berbagai kendala, baik dari keterbatasan kapasitas keuangan daerah jika dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat keterbatasan sumber daya manusia,dan kendala-kendala lainnya.

Hendaknya tidak mengurangi tekad dan semangat kita semua, untuk bekerja keras, berpartisipasi aktif sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing, bagi kemajuan kabupaten pesisir barat tercinta.

Terakhir Bupat sampaikan,selaku kepala daerah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat pesisir barat,atas kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam pelaksanaan APBD tahun 2017.

Bupati berharap,semua itu menjadi titik tolak bagi kita untuk berbenah diri melakukan perbaikan di berbagai bidang untuk mewujudkan visi dan misi serta arah pembangunan kabupaten pesisir barat yang berkeadilan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. (Editorlambar.Com)