Pelatihan Aparatur Pemerintah Pekon Dan Kecamatan Tingkat Kabupaten

LAMBAR-sampai saat ini di pedesaan, masalah yang sering kali mengemuka adalah tingginya jumlah kaum miskin banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. hidup mereka tergantung pada kemurahan alam dengan penghasilan subsisten.

Apalagi, dalam kondisi seperti saat ini daya beli masyarakat semakin menurun. jumlah orang miskin dan penganggur terselubung kian meningkat. diakui atau tidak, kemiskinan di pedesaan tidak sepenuhnya disebabkan faktor kemalasan.

Akan tetapi,hal itu lebih disebabkan masyarakat di desa kurang menguasai aksesakses dalam menambah ilmu, keterampilan, modal, dan pengalaman untuk menggali sumber penghidupan yang dapat membebaskannya dari belenggu kemiskinan.

Untuk mengatasi hal itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dulu ada program program bantuan desa, seperti inpres desa tertinggal (IDT) dan jaring pengaman sosial (JPS), sedangkan saat ini ada program semacam bantuan langsung tunai (BLT) dan beras untuk rakyat miskin (Raskin).

Namun, sering kali kita temui program program tersebut mengalami hambatan. kalaupun menyentuh masyarakat, program-program tersebut banyak yang tidak sesuai lagi dengan konsep. Selain itu, memang banyak program yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa harus segera dilakukan, seperti melalui pengembangan investasi masuk desa.

 Alih teknologi dan manajemen perlu dijadikan tujuan utama yang dikelola secara profesional dan komersial. Hal ini juga tidak dapat terpisah dari masalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mengisyaratkan perlu adanya perubahan paradigma dan orientasi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan konsep pola pengembangan SDM sampai pada tingkat kemandirian, yang ditandai dengan adanya produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.  

Staf Ahli Bidang Pemerintah Dan Politik Ruspan Anwar Membuka Pelatihan Aparatur Pemerintah Pekon Dan Kecamatan Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 Di Aula Aeki Kecamatan Sukau, Senin(6/8/2018).

Staf Ahli Bidang Pemerintah Dan Politik Ruspan Anwar Menyampaikan pelaksanaan otonomi daerah secara umum merupakan kemampuan daerah dalam upaya untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam wadah negara kesatuan republik indonesia hal ini telah diatur dalam uu no 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah no 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksana undang-undang no.6 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no.47 tahun 2015.

Kemudian Dalam pelaksanaan pemerintahan pekon diperlukan aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial saja tetapi juga memahami akan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. dan untuk dapat memahami konteks pemerintahan tersebut maka perlu dilaksanakan berbagai pelatihan seperti yang saudara-saudara ikuti pada hari ini.

Pihaknya mengharapkan kepada masing-masing peserta pelatihan aparatur pemerintah pekon ini, agar  dapat mengikuti seluruh kegiatan pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh.

Sehingga akan diperoleh pengetahuan dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang komprehensif, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tempat tugas saudara masing-masing dengan berbagai kendala dan hambatan yang saudara hadapi.

Sementara itu Laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang diwakili Kabid Pemerintahan Pekon Games Simanjuntak,S.I.P Menyampaikan Dasar Kegiatan Adalan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157.

Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5717), Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa(Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6), Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan desa (Berita Negara RI tahun 2018 nomor 611).

Peraturan daerah kab.Lambar nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintah Pekon (Lembaran daerah kab.Lambar tahun 2015 nomor 4,tambahan Lembaran Daerah provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 378), DPA Dinas PemberdayaanMasyarakat Dan Pekon Kab.Lambar Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya maksud kegiatan tersebut adalah Amanah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ,Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014tentang petunjuk pelaksanaan UU nomor 6 tahun2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015.

Kemudian Kegiatan tersebut  dari tanggal 10 - 11 Agustus 2018 dengan  Jumlah Peserta sebanyak 94 orang dari kecamatan kebun tebu , gedung surian, suoh, bandar negeri suoh, dan pagar dewa. (Editorlambar.Com)