Ini Kata Bupati Memimpin Rapat Paripurna DPRD

PESIBAR- Pemerintah Kabupaten Pesibar,Bupati memimpin rapat paripurna DPRD sekaligus menyampaikan Nota pengantar Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS),APBD Perubahan tahun anggaran 2018 kepada DPRD kabupaten pesisir barat.

Senen (13/8/2018),pertimbangan indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah tahun 2016,proyeksi 2017-2018 serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2017-2018,” imbuhnya.

Dengan adanya pedoman pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya yang menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan antara lain adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih, tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Bupati Pesisir Barat Dr.Drs. H.Agus Istiqlal, S.H.,M.H.melalui rapat paripurna ini berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan bidang kewenangan berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan.

Serta pelaksanaan urusan penunjang dan pendukung pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan-urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan dari masing-masing opd.

Dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di danai dari dan atas beban APBD.

Paripurna tersebut dihadiri oleh, ketua, wakil ketua dan anggota DPRD,wakil bupati,unsur forkopimda kabupaten lampung barat dan kabupaten pesisir barat,sekretaris daerah, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator di lingkungan pemerintah,tim ahli dan tim pakar dprd,para camat se-kabupaten pesisir barat,yang bertempat di gedung wanita, krui.

Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H. ,Mengatakan,pada pasal 310 ayat (1) dijelaskan bahwa kepala daerah menyusun kua dan ppas berdasarkan rkpd dan diajukan kepada dprd untuk dibahas bersama. pada pasal 310 ayat (2) kembali diatur bahwa kua dan ppas yang telah disepakati kepala daerah dan dprd akan menjadi dasar dalam penyusunan RKA OPD.

KUA  APBD tahun anggaran 2019 ini merupakan dokumen yang berisikan asumsi-asumsi makro perencanaan anggaran belanja, anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan ppas apbd tahun anggaran 2019.

Untuk berikutnya KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2019 yang akan kita bahas bersama ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan RKA OPD dan rancangan APBD kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2019 mendatang.

KUA DAN PPAS APBD ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu dokumen RPJPD kabupaten pesisir barat tahun 2005-2025, RPJMD kabupaten pesisir barat tahun 2016-2021 dan RKPD kabupaten pesisir barat tahun 2019.

Dengan,RKPD kabupaten pesisir barat tahun 2019 dalam penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan dan strategi pembangunan serta tema dan prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMN tahun 2015-2019,RKP tahun 2019 dan RKPD provinsi lampung tahun 2019.

RKPD ini juga merupakan penjabaran RPJMD kabupaten pesisir barat tahun 2016-2021 tahun ketiga, yaitu tahun perencanaan 2018 untuk penganggaran di tahun 2019.

Sebagaimana kita pahami bersama, RPJMD kabupaten pesisir barat tahun 2016-2021 menetapkan visi daerah “terwujudnya masyarakat pesisir barat yang madani, mandiri dan sejahtera”.

Sebagaimana usaha pemerintah daerah dalam percepatan pencapaian visi tersebut, dalam dokumen rkpd kabupaten pesisir barat tahun 2019 tema pembangunan yang ditetapkan adalah “memacu pembangunan daerah dan mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan”. 

ini dipilih dan ditetapkan selain untuk percepatan pencapaian visi daerah juga sebagai wujud sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten pesisir barat, pemerintah provinsi lampung dan pemerintah pusat.

Berikutnya diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan, yang akan mendasari gerak langkah pemerintah kabupaten pesisir barat selama periode tahun anggaran 2019 mendatang.

Untuk itu ditetapkanlah 5 prioritas pembangunan kabupaten pesisir barat dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan untuk peningkatan terlaksananya pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai berikutreformasi birokrasi dan pelayanan publik; infrastruktur dan konektivitas wilayah terpencil,pertanian, ketahanan pangan serta perikanan,pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,pariwisata, iklim investasi, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Dengan garis besar kebijakan umum dalam penyusunan kua dan ppas apbd tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten pesisir barat tahun 2019 menurut pdrb harga konstan diharapkan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,6-5,8%,perkembangan ipm.

Kabupaten pesisir barat tahun 2018 diproyeksikan akan meningkat menjadi 63,39 poin,inflasi kabupaten pesisir barat pada tahun 2019 diperkirakan pada kisaran angka yaitu sekitar 3,5%-4% atau menyesuaikan dengan target dari provinsi lampung.

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten pesisir barat pada tahun 2018 diperkirakan akan berada pada persentase sebesar 2,36%,jumlah penduduk miskin kabupaten pesisir barat pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 14,23%.

Selanjutnya Bupati sampaikan ringkasan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terangkum dalam nota pengantar kua dan ppas apbd tahun anggaran 2019 sebagai berikut.

Dengan pendapatan daerah dapat diproyeksikan mencapai rp.823.804.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Juta Rupiah) atau naik 4,94% dibandingkan dengan pendapatan daerah pada apbd tahun anggaran 2018 sebesar rp.785.041.000.000,-(Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Empat Puluh Satu Juta Rupiah).

Proyeksi peningkatan pendapatan daerah berasal dari pad yang meningkat 10,00% dari sebelumnya sebesar rp.27.998.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) sekian menjadi  rp.30.798.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah). 

untuk dana perimbangan secara umum diproyeksikan akan mengalami peningkatan 3,16% dari sebelumnya rp.580.829.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) sekian menjadi rp.599.171.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).

Lain-lain pendapatan yang sah diproyeksi akan mengalami peningkatan 10,00% dari sebelumnya rp.176.212.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Rupiah) sekian menjadi sebesar rp.193.834.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).

Belanja daerah pada kua ppas apbd tahun anggaran 2019 ini diproyeksikan sebesar rp.888.028.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) sekian atau meningkat 9,76% dibandingkan dengan belanja daerah pada apbd tahun anggaran 2018 sebesar rp.809.087.000.000,- (Delapan Ratus Sembilan Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Proyeksi peningkatan belanja daerah berasal dari belanja tidak langsung yang meningkat 6,09% dari sebelumnya rp.384.015.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Lima Belas Juta Rupiah) sekian menjadi rp.407.645.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).  

Untuk belanja langsung secara umum diproyeksikan akan mengalami peningkatan 13,07% dari sebelumnya rp.425.072.000.000,- (empat Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) menjadi rp.480.645.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Proyeksi penerimaan pembiayaan berasal dari silpa dari tahun sebelumnya sebesar rp.24.046.000.000,- (dua puluh empat milyar empat puluh enam juta rupiah) sekian menjadi rp.64.723.000.000,- (Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah),proyeksi pengeluaran pembiayaan dipergunakan untuk penyertaan modal (Investasi) yang dari sebelumnya sebesar rp.0,- (NOL) rupiah menjadi rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tersebut, didapatkan pembiayan netto sebesar rp.64.223.000.000,- (Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).

Berdasarkan pada uraian rencana pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut di atas, pada kua dan ppas apbd tahun anggaran 2019 target pendapatan daerah sebesar rp.823.804.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Juta Rupiah)dan target belanja daerah sebesar rp.888.028.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). 

Sehingga perhitungan APBD kabupaten pesisir barat pada kua dan ppas tahun anggaran 2019 mengalami defisit sebesar rp.64.223.000.000,- (Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah),namun demikian defisit tersebut akan ditutup melalui surplus pembiayaan daerah, sehingga apbd tahun anggaran 2019 mengalami anggaran seimbang.

Terakhir Bupati tekankan kepada pimpinan OPD di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat, proaktif dan bertanggungjawab dalam pencapaian target dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam iku RPJMD,mengedepankan efektifitas dan efisiensi.

Dalam penyusunan program dan kegiatan,meningkatkan target PAD berdasarkan pada kewenangan masing-masing OPD,melakukan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.(Editorlambar.Com)