Desak Polda,Kejati Buka Kasus Dana BOK - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Kamis, 02 Agustus 2018

Desak Polda,Kejati Buka Kasus Dana BOK



PESIBAR- Bantuan Operasional Kesehatan merupakan salah satu program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

Sumber dana Bantuan Operasional Kesehatan yaitu APBN melalui Dana Tugas Pembantuan Kementrian Kesehatan.

Bantuan Operasional Kesehatan merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah.


Bantuan Operasional Kesehatan  merupakan biaya operasional yang dikhususkan untuk membantu puskesmas.

Hal ini dikarenakan peran puskesmas sangat penting, kaena menjadi ujung tombak dalam upaya kesehatan di masyarakat dalam hal promotif dan preventif. Peran puskesmas menurut fungsinya.

Pemerintah pusat melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan bermaksud untuk mendongkrak kinerja puskesmas dan jejaringnya, Poskesdes dan Posyandu.

Dana ini diharapkan dapat membantu puskesmas dalam memperbaiki manajemen organisasi dan mengidentifikasi permasalahan dasar masyarakat .


Beberapa program rutin puskesmas yang senantiasa harus digalakkan adalah lokakarya mini,lokakarya mini ini bisa dilakukan puskesmas setiap bulan dan setiap tiga bulan.

Dalam lokakarya ini diharapkan puskesmas dapat mengevaluasi pelayanan baik kuratif , promotif dan preventif yang diberikan kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan evaluasi juga bisa dimasukkan dalam lokakarya mini ini seperti, evaluasi kinerja bidan desa oleh bidan koordinator, evaluasi kinerja kader oleh bidan desa atau evaluasi isi dan format laporan.

LSM GMPK Lampung Mintak Kasus Koropsi Di Pesibar Segera Ditindak Lanjuti pengusutan kasus Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kabupaten pesisir barat (Pesibar).

Pasalnya LSM GMPK Propinsi meyakini kasus ini terindikasi kuat unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Jika ditelusuri lebih jauh, kemungkinan ada oknum lain yang tidak disentuh dan ditetapkan sebagai tersangka. Padahal posisi oknum itu bertanggungjawab atas terjadi atau tidaknya potensi penyalahgunaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK).

Selain itu,LSM GMPK propinsi juga menilai kuat dugaan pengusutan kasus ini tidak menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan tujuan meringankan hukuman kepada oknum yang terlibat,padahal, menurut LSM GMPK Propinsi Ali Ardha,kasus ini terindikasi tindak pidana korupsi.

Karena itu, LSM GMPK,mendesak Polda dan kejati Lampung ,menjadikan kasus BOK di Puskemas kabupaten pesisir barat (Pesibar), itu sebagai pintu masuk dalam melihat pengelolaan dana BOK di Puskesmas lain.

 “Tidak tertutup kemungkinan kasus serupa juga terjadi di puskesmas lain, apalagi penggunaan dana BOK di puskesmas-puskesmas kurang menjadi perhatian masyarakat, sehingga terindikasi pengelolaannya suka-suka,” kata  Ali Ardha kepada Koran Editor (2/8/2018).

Masih kata Ali Ardha,juga mendesak setiap pemerintah daerah untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana BOK oleh puskesmas.

Salah satunya dengan memerintahkan pejabat puskesmas untuk mempublis penggunaan dana BOK di tempat-tempat umum, sehingga bisa dipantau oleh masyarakat.

Untuk itu kita minta Polda dan Kejati, untuk serius menangani kasus ini.karena, diduga tidak hanya di Puskesmas, kegiatan fiktif ini juga bisa terjadi di Puskesmas lainnya.

Agar pihak penegak hukum dapat mengusut penggunaan dana Biaya Operasional Kesehatan( BOK) .Yang selama ini "Kok Diam" Masyarakat kabupaten Pesisir barat mempertayakan hal itu sampai jauh mana penegak hukum bekerja.

Lebih lanjut Sekretaris LSM GMPK Ali Ardha mengatakan dengan jelas, dari Sumber dana Bantuan Operasional Kesehatan yaitu dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Tugas Pembantuan Kementrian Kesehatan.Artinya bantuan tersebut tidak main-main harus jelas keperuntukanya,Ucapnya.
 
Dengan adanya Bantuan Operasional Kesehatan itu,merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target Nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah.dana BOK itu merupakan biaya operasional yang dikhususkan untuk membantu puskesmas,Jelasnya.

Hal ini dikarenakan peran puskesmas sangat penting, karena menjadi ujung tombak dalam upaya kesehatan di masyarakat dalam hal promotif dan preventif.puskesmas pada dasarnya tidak hanya melayani upaya kuratif saja melinkan juga upaya promotif dan preventif secara aktif ke masyarakat.

Kecenderungan yang terjadi sekarang adalah upaya kuratif lebih banyak dilakukan dan hal ini didukung dengan banyaknya dana yang turun ke puskesmas untuk pelayanan kuratif (Jamkesmas dan Jampersal).

Kemapuan sumber daya manusia juga dituding menjadi penyebab pengelolaan atau manajemen puskesmas lemah dan tidak dapat diharapkan sebagai mana mestinya sebagai organisasi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pemerintah pusat melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan bermaksud untuk mendongkrak kinerja puskesmas dan jejaringnya,poskesdes dan Posyandu.

Dana ini diharapkan dapat membantu puskesmas dalam memperbaiki manajemen organisasi dan mengidentifikasi permasalahan dasar masyarakat .

Dalam lokakarya ini diharapkan puskesmas dapat mengevaluasi pelayanan baik kuratif , promotif dan preventif yang diberikan kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan evaluasi juga bisa dimasukkan dalam lokakarya mini ini seperti, evaluasi kinerja bidan desa oleh bidan coordinator, evaluasi kinerja kader oleh bidan desa atau evaluasi isi dan format laporan.

Disayangkan selama ini semenjak diterbitkan berita masalah dana Biaya operasional kesehatan Sekretaris LSM GMPK Lampung Ali  Ardha Angkat Bicara.

Minta kepada ponegak hukum  segera menetapkan tersangka kasus pemotongan dana B.O.K 30% Oleh Oknum dinas kesehatan kabupaten Pesisir Barat selama dua tahun ini,.dari Tahun 2017 dan Tahun 2018 Tegasnya.

Lanjut Ali Ardha ,Pemotongan dana bok Tersebut ditempatikan ada tempat menyetor harus diungkap semua.

Tambah sekretaris LSM GMPK,Pembiaran korupsi di kabupaten Pesisir Barat ,Kabupaten termuda propinsi Lampung Sudah meluas.

Petegak Hukum Harus Tegas masalah kasus Biaya Operasional Kesehatan Yang ada dikabupaten termuda Ini.(Editorlambar.Com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad