Bupati Harus Kaji Ulang Kenerja Bendahara Pembayaran Koran - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Senin, 06 Agustus 2018

Bupati Harus Kaji Ulang Kenerja Bendahara Pembayaran Koran



LAMBAR- Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan sebagai tugas bendahara keuangan daerah,adalah mengelola keuangan daerah dengan baik dimulai dari mengkaji.

Memahami mata anggaran yang dikuasai dan dikelolanya serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan peningkatan kompetensi pengelola keuangan professional, khususnya bendahara sangat diperlukan,berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten lampung Barat.

Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara pengeluaran.

Diklat ini bertujuan agar bendahara mampu untuk mengelola keuangan sesuai tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku serta diharapkan bisa merealisasikan dengan baik prosedur-prosedur teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan.

Dinas perkebunan dan Peternakan kabupaten lampung Barat (lambar),yang memiliki daya saing tinggi mengandung arti pengembangan Perkebunan dan Peternakan.

Dapat menghasilkan produksi secara optimal  dan memiliki kualitas  yang tinggi  sesuai dengan Pisi dan Misi.

Dengan adanya Pisi dan Misi tersebut,dinas perkebunan dan Peternakan yang ada dikabupaten lampung Barat dapat diartikan.

Suatu kondisi dimana usaha perkebunan dan peternakan kuat berdiri diatas kekuatan sendiri dalam aspek permodalan.

Tenaga kerja, perbibitan, manajemen sampai pengolahan dan pemasaran produk hasil usaha.

Dalam pengembangan usaha perkebunan dan peternakan dilakukan secara adil dan berkelanjutan dalam artian bahwa pembangunan perkebunan saat ini.

Dikelola secara adil dan merata serta merupakan bagian yang tidak terputus dari kegiatan periode sebelumnya dan periode yang akan datang.

Meningkatkan usaha perkebunan  dan peternakan bernilai ekonomi tinggi secara adil, taat hukum dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta berbasis teknologi dan sumber dayalokal.

Seperti,meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan unggulan sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan,meningkatkan mutu produk,peluang pasar, pengembangan industri hilir.

Produk unggulan (Crumb Rubber dan CPO) dan kemandirian petani dalam pemasaran hasil perkebunan untuk mendorong percepatan kesejahteraan petani perkebunan dan peternakan.

Menciptakan kondisi yang mendorong peluang berusaha bagi pelaku usaha perkebunan danperternakan secara adil,harmonis dan menguntungkan yang bermitra terhadap masyarakat serta mewujudkan kesehatan ternak.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, menerapkan kebijaksanaan, dan program kerja serta mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara struktur, Dinas Perkebunan dan Peternakan  berada di bawah Bupati.mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) PP) Nomor 18 Tahun 2016.

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, struktur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten lambar.

Selanjutnya dengan demikian,seseorang dapat dikatakan profesional manakala memiliki dua hal pokok yaitu keahlian(kompetensi) yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya profesional yang mempunyai makna.

Yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Secara umum bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendaharapengeluaran
keberadaannya begitu istimewa betapa tidak dalam setiap organisasi pemerintah ataupun non pemerintah bendahara nyaris wajib ada kecuali organisasi yang tidak membutuhkan fungsi bendahara.

Dengan arti dari itu,bendahara identik dengan istilah “Tempat Basah”, banyak orang yang ditunjuk jadi bendahara .Ironi ini terjadi kemungkinan bendaharawan itu tidak paham tugas dan fungsinya dan atau mungkin tidak mampu menggunakan kewenangannya.

Seolah-olah bendaharawan adalah orang yang mampu “Dikendalikan” oleh pemilik kepentingan sejatinya para bendaharawan adalah orang-orang terpilih yang memiliki independensi dalam menata usahakan keuangan yang dikelolanya.

Dengan demikian menjadi bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,membayarkan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kantor/Satuan Kerja.

Bendahara Pengeluaran merupakan kunci sentral dalam pengelolaan dan tanggung jawab masalah keuangan dan untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi.

Tugas-tugas Bendahara Pengeluaran telah dicantumkan dalam Peraturan tentang Tata CaraPembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan memahami tugas dan fungsinya tersebut bendahara pengeluaran dapat menghilangkan ataupun meminimalisir kesalahan-kesalahan.

Dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat menghindarkan bendahara pengeluaran dari masalah terjadinya kerugian keuangan  akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.

Artinya,ini memberikan gamabaran betapa pentingnya pemahaman tentang tugas dan fungsi bendahara pengeluaran dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten guna mewujudkan tujuan bernegara harus dilakukan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan secara profesional, terbuka,dan bertanggung jawab yang diwujudkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan dinas Perkebunan dan pertarnakan , dirasakan semakin pentingnya fungsi bendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien,Fungsi utama bendahara mampu meliputi perencanaan kas yang baik.

Bendahara pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang independen,kendati bendahara merupakan pegawai teknis yang bersangkutan, dengan independensinya.

Seorang bendahara pada hakekatnya memiliki kapasitas sebagai penguji terhadap keputusan yang diambil oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran .

Untuk itu kepada Bupati ,untuk mengkaji kenerja bendahara pembayaran Koran didinas perkebunan dan perternakan kabupaten Lampung Barat  yang memberi contoh Ucapan “Lagi Lamon Guay” Bukan itu saja tetapi,Sering diCuex kalau mau tagihan Koran.(Editorlambar.Com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad