RKT Kerjasama Antara Pemkab Dan TNBBS Di Bahas - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 03 Juli 2018

RKT Kerjasama Antara Pemkab Dan TNBBS Di Bahas


LAMBAR-Untuk meningkatkan kepastian hukum atas kawasan ini perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi dan mendorong pihak berwenang untuk menetapkan kawasan TNBBS. 

Adanya kepastian hukum atas kawasan sangat mempengaruhi kinerja pengelola kawasan yang dalam hal ini bidang perlindungan dan pengamanan hutan.

Segala tindakan hukum yang diambil oleh pihak berwenang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Meningkatnya tekanan kawasan akibat desakan sosial ekonomi karena kebutuhan hidup masyarakat secara langsung dan adanya pemekaran wilayah administrasi.

Menuntut pihak pengelola kawasan untuk lebih intensif menggali dan mengembangkan potensi-potensi kawasan berupa jasa lingkungan dan wisata alam, untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggalian dan pengembangan potensi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian daerah.

(Masyarakat Dan Pemerintah Daerah) dengan adanya investasi-investasi dari pihak swasta maupun berkembangnya wisata alam. 
Penyusunan Rencana Pengamanan Hutan Tamen mengagacu pada visi pengelolaan TNBBS yang tertuang dalam Rencana Strategis Balai Besar TNBBS,Visi Balai Besar TNBBS tersebut adalah.

Mewujudkan Kelestarian Fungsi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati Serta Memberikan Manfaat Pengelolaan Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui misi pencapaian dan sasaran strategis  

Memperkuat legitimasi keberadaan kawasan TNBBS ditandai oleh batas kawasan yang tetap dan diakui oleh para pihak dengan sasaran strategis kemantapan kawasan pengelolaan.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penguatan kompetensi pengelolaan kawasan konservasi serta keanekaragaman hayati dengan sasaran strategis mampu menetapkan tujuan pengelolaan ekosistem, menentukan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Perbaikan tata kelola yang didukung oleh upaya revisi peraturan,kajian zonasi, kajian jalan alternatif dan atau terowongan,kajian peraturan yang tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan dengan sasaran strategis mengatasi konflik kewenangan pengaturan dan penegakan hukum,penerapkan pendekatan holistik.

Dalam fokus pengelolaan adaptif dan kolaboratif dengan sasaran strategis mempertahankan representasi ekosistem yang khas, unik, asli dan langka.

Mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, air baku, mikrohidro, panas bumi,TSL, karbon dan bioprospecting dengan sasaran strategis peningkatan kontribusi bagi pembangunan wilayah.

Menerapkan pengelolaan kolaboratif dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja dengan sasaran strategis menanamkan kesadaran dan membangkitkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan TNBBS secara adil dan bertanggung jawab.

Peningkatan pengamanan hutan secara preventif dan refresif ,Penguatan kapasitas kelembagaan pengamanan hutan.

Pengamanan hutan secara preventif dapat dilakukan melalui kegiatan,Patroli pengamanan hutan Penyadartahuan masyarakat,membentuk forum komunikasi antar aparat penegak hukum,membuat komitmen bersama dengan para tokoh politik dalam penegakan hukum kawasan konservasi TNBBS.

Mengingat luasnya kawasan yang harus diamankan dan tingginya interaksi masyarakat terhadap kawasan TNBBS,intensitas pelaksanaan patrol kawasan TNBBS.

Harus ditingkatkan.Kegiatan patroli pengamanan dilakukan melalui perondaan dan identifikasi potensi dan permasalahan kawasan, penjagaan pada tempat-tempat tertentu, penyuluhan, patroli mobil, dan patroli selektif. 

Selain dengan patroli pengamanan, upaya preventif juga dilakukan melalui penyadartahuan oleh petugas setempat (Resort) kepada masyarakat sekitar kawasan dan pemasangan papan-papan larangan/peringatan
Upaya lainnya dengan membentuk forum komunikasi antar aparat penegak hukum yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

Adanya forum komunikasi ini diharapkan terbentuk kesamaan opini dan persepsi dalam penegakan hukum terhadap kawasan konservasi sehingga upaya penegakan hukum kepada para pelanggar tipihut dapat berjalan optimal.

Dengan adanya kesamaan persepsi dan opini tentang kawasan konservasi, faktor keterbatasan jumlah personil TNBBS dalam upaya penyadartahuan hukum dan perundangan kawasan konservasi kepada masyarakat dapat dilakukan oleh para penegak hukum lain.

Operasi pengamanan hutan merupakan langkah-langkah dan tindakan penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh unsur Balai Besar TNBBS dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan.

Operasi ini bersifat refresif yang dilakukan setelah adanya informasi yang akurat hasil pengumpulan bahan dan keterangan dan atau hasil intelijen oleh lembaga lain dengan tingkat pelanggaran tipihut masih dapat ditangani secara mandiri oleh Balai Besar TNBBS.

Operasi pengamanan hutan gabungan merupakanlangkah-langkah tindakan penertiban dan penegakan hukum dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan, bersifat refresif,dilakukan setelah adanya informasi yang akurat.

Hasil pengumpulan bahan dan keterangan dan atau hasil intelijen oleh lembaga lain dengan tingkat pelanggaran tipihut, harus ditangani secara terpadu antara unsur Balai Besar TNBBS dengan unsur aparat penegak hukum lainnya dan atau para pihak terkait lainya.

Dengan adanya rapat Pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Tentang Optimalisasi Pengamanan Kawasan sekitar Jalan Sukabumi-Suoh yang melintasi TNBBS Kabupaten Lambar, Selasa (3/7/2018)yang bertempat di Ruang Rapat Pesagi Pemkab Lambar.

Rapat yang di hadiri oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus,Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan selatan Ir. Agus Wahyudiyono, Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir SH.

 Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Drs. Adi Utama, Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Ir. Natha Djudin Amran, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Lambar.

Bupati Lambar Parosil Mabsus menyampaikanPemkab pada tahun 2018 telah selesai melaksanakan pembangunan ruas jalan sukabumi-suoh yang melintasi Kawasan TNBBS yang merupakan satu-satunya akses jalan menuju daerah Sukabumi-suoh.

Pemkab Lambar dengan BBTNBBS telah sepakat bersama mengoftimalkan pengelolaan TNBBS di Sukabumi-Suoh kabupaten Lambar pencapain optimalisasi tersebut telah di laksanakan secara bertahap.

Tahapan direncanakan selama 5 tahun dan di tuangkan dalam rencana pelaksanaan program (RPP) di mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang di sesuaikan dengan kondisi keuangan pemkab Lambar.

Masih kata Bupati menyampaikan dengan wilayah yang luas di TNBBS yang masuk wilayah Lambar.

Perlu adanya koordinasi kerjasama untuk optimalisasi pengamanan kawasan sekitar jalan Sukabumi -Suoh yang melintasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS ) Kabupaten Lampung Barat tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan perlu adanya sinergi dan kesepahaman dalam kebijakan sesuai dengan regulasi yang ada.

Dengan adanya perjanjian kerjasama diharapkan adanya pemanfaatan maksimal Kawasan, Pariwisata yang ada di wilayah tersebut seperti danau asam, wilayah Kubu perahu serta air terjun di Kec. Air Hitam.

Bupati juga mengharapkan adanya peningkatan kualitas akses jalan Sekincau-Suoh dapat ditingkatkan perbaikan sebagai salah satu akses masuk ke wilayah Kecamatan Suoh.

“Diharapkan dengan adanya perjanjian kesepahaman yang dilakukan dapat bekerjasama untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan pembangunan serta pelestarian kawasan hutan”, Ujarnya.

kawasan hutan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk dijaga sebagai habitat hewan dan tumbuhan yang berkembang di kawasan tersebut.

Tujuannya RKT ini adaah sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan agar memenuhi kaidah dan aturan yang benar dalam pelaksanaannya dan pencapain program sesuai dengan yang di harapkan,sampai dengan berita ini di turunkan perjanjian kerjasama tersebut masih dalam pembahasan. (Editor Lambar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad