Reposisi F-PKB Hebaoh - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Jumat, 06 Juli 2018

Reposisi F-PKB Hebaoh


PROPINSI-Dua Anggota Sebut Surat Cacat Administrasi rapat paripurna DPRD Lampung tentang pembentukan pansus dugaan politik uang di Pilgub Lampung 2018 juga diwarnai kericuhan antar anggota Fraksi PKB. Kericuhan diawali saat Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lampung tengah membacakan surat reposisi fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD) PKB.

Diantara mereka ada yang memaksa pembacaan surat tersebut dihentikan, ada juga yang minta untuk diteruskan. Adapun yang minta dihentikan adalah Midi Ismanto dan Khaidir Bujung. Sementara yang minta diteruskan adalah Hidir Ibrahim. Pantauan dilokasi, bahkan ketiga sempat debat beradu argumen terkait Tata Tertib DPRD.

Midi yang juga anggota Komisi IV DPRD Lampung ini menilai surat tersebut bertentangan dengan Undang-undang Tata Tertib DPRD pasal 50 ayat 6. Pasalnya, surat itu menjadi satu kesatuan menempatkan fraksi dan AKD di lembaga DPRD oleh Partai Politik.

"Surat FKB yang disampaikan pada pimpinan Dewan tidak mempunyai dasar landasan karena surat PKB diatas tidak ditujukan kepada FKB dan tidak ada tembusan ke FKB," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Midi, surat tersebut juga telah melanggar UU Tata tertib pasal 34  ayat 1. "Surat FKB ke pimpinan Dewan  hanya ditandatangani oleh ketua saja tidak ditandatangani sekretaris," ungkapnya lagi.

Lebih lanjut, surat PKB juga melanggar UU Tata tertib pasal 31 ayat 2, bahwa kewenangan mendudukkan anggota fraksi adalah kewenangan pimpinan Fraksi yang terdiri dari ketua, sekretaris, wakil ketua dan anggota. bukan kewenangan partai politik.

"Atas kejadian ini kami belum mengakui, walaupun itu sudah dibacakan, tapi ini belum bisa dijadikan dasar untuk membuat SK. Dan kami akan menyurati pimpinan untuk dikembalikan komposisi awal," tukasnya.

Senada juga disampaikan Khaidir Bujung. Menurutnya, surat tersebut telah melampaui batas kewenangan. "Ini cacat administrasi, ini menjadi tidak sah, gimana jadi landasan hukum kalau bermasalah, " ungkapnya. (Editor Lambar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad