Ditangkap KPK, Harta Adik Ketua MPR Melonjak Hingga Rp11 Miliar - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Jumat, 27 Juli 2018

Ditangkap KPK, Harta Adik Ketua MPR Melonjak Hingga Rp11 Miliar



PROPINSI-Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, pada Jum,at. Selain itu, tim juga mengamankan 11 orang lainnya serta uang sebesar Rp700 juta yang diduga sebagai suap.

Berdasarkan penelusuran tim Editorlambar.Com, adik Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan tersebut, terakhir kali menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada 3 Agustus 2015. Saat itu, Zainudin memiliki harta sebesar Rp13.396.204.209.

Jika ditelisik lebih jauh, harta tersebut melonjak hingga Rp11 miliar dari pelaporan sebelumnya, pada 10 Juli 2013. Dimana, pada laporan pertama kali Zainudin menyetorkan LHKPNnya, dia hanya memiliki kekayaan senilai Rp2.331.631.750.

Adapun, kekayaan Zainudin terbagi menjadi aset yang bergerak dan tidak bergerak. Harta tidak bergerak tersebut berupa sejumlah tanah dan bangunan yang berada di daerah Lampung Selatan, Bogor, Jakarta, Bandar Lampung, dan Teluk Betung.

Tercatat, Zainudin secara total memiliki sekitar 60 bidang tanah serta bangunan dengan nilai total Rp20.844.631.750 pada laporan terakhirnya.Sedangkan, pada laporan kekayaan pertamanya, Zainudin hanya memiliki total tanah dan bangunan senilai Rp14.044.631.750.

Sementara itu, untuk aset bergeraknya, Zainudin memiliki dua mobil dengan jenis Toyota Kijang Innova. Apabila ditotal mobil tersebut berkisar Rp475.000.000. Tak hanya itu, Politikus PAN tersebut juga memiliki giro setara kas sejumlah Rp779.572.459.

Zainudin mempunyai piutang dalam bentuk pinjaman uang sebesar Rp3.650.000.000.Sedangkan utangnya, berupa pinjaman uang sebesar Rp12.300.000.000 dan dalam bentuk kartu kredit sejumlah Rp53.000.000.

Hingga saat ini, Zainudin bersama sebelas orang lainnya sudah dibawak kejakarta.KPK akan membawa sebagian dari mereka untuk dilanjutkan pemeriksaan di Jakarta. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum 12 orang tersebut. (Editorlambar.Com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad