Buka Rekening Salurkan Dana Bantuan Rumah Swadaya Secara Simbolis - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 03 Juli 2018

Buka Rekening Salurkan Dana Bantuan Rumah Swadaya Secara Simbolis


PESIBAR- Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemenpera) mempercayakan Penyaluran Bantuan rumah swadaya secara simbolis Tahun 2018 ke seluruh penjuru di Tanah Air kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya di Seluruh wilayah Indonesia dan Executive Vice President BRI

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama tersebut adalah penyaluran dana BSPS Tahun Anggaran 2018 dari rekening giro penampungan ke rekening tabungan BRI penerima bantuan serta pelayanan penarikan dana oleh penerima bantuan, dengan target tahun ini 2018.

Seperti diketahui,pembukan Rekening Salurkan Dana Bantuan  Rumah Swadaya  Secara Simbolis yang ada dikabupaten pesibar,berjumlah 375 kepala keluarga yang tersebar di 5 (lima) kecamatan di kabupaten pesisir barat seperti dikutip Selasa(3/7/2018).

Dari perjanjian ini, Kementrian Perumahan Rakyat memperlihatkan komitmennya yang tinggi untuk selalu meningkatkan kualitas rumah tinggal bagi seluruh warga Indonesia. "Kerja sama dengan pihak perbankan diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat penyaluran bantuan. Dampaknya akan segera terwujud, rumah tinggal layak huni bagi masyarakat.
Bagi BRI,kerjasama ini merupakan kemitraan yang membanggakan dan sangat strategis, mengingat layanan penyaluran bantuan tersebut akan disalurkan melalui tabungan sehingga berpotensi menambah jumlah nasabah.

Didukung dengan unit kerja BRI yang tersebar dan terbesar di seluruh nusantara serta didukung oleh teknologi terkini, tentunya akan sangat membantu dalam menyalurkan BSPS tepat waktu, tepat jumlah dan tepat identitas. Intinya BRI akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat penerima bantuan.

Sedangkan, bagi pihak Kementrian Perumahan Rakyat, kerjasama ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun maupun merehabilitasi tempat tinggal mereka sehingga lebih layak huni.

Sekdakab pesibar Azhari mengatakan,sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kita sebagai mahluk sosial tentunya mempunyai berbagai macam kebutuhan pokok, salah satunya rumah layak huni, maka  pada kesempatan ini dari menteri pekerjaan umum republik indonesia melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kabupaten pesisir barat.
Menyerahkan secara simbolis bantuan rumah swadaya, sebagaimana telah di amanatkan dalam undang-undang dasar 1945 dan pasal 28 H amandemen undang-undang dasar 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat.

Oleh karena itu,setiap warga negara berhak untuk memiliki tempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat,selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga berfungsi meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan bagi manusia itu sendiri.

Selanjutnya, rumah juga sebagai cerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenunya terpenuhi. salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (Backlog) yang relatip masih besar.

Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.ucapanya.

Masih kata Azhari,pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. 

Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman.

Kepala DPRKP ,Armand Achyuni mengatakan,pemerintah daerah kabupaten pesisir barat melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dalam hal ini sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan ini, terkait hal tersebut, adapun jumlah penerima bantuan rumah swadaya tahun ini .

Berjumlah 375 kepala keluarga yang tersebar di 5(lima) kecamatan di kabupaten pesisir barat diantaranya.

Adalah kecamatan pulau pisang,pesisir utara, karya penggawa,lemong dan krui selatan yang mendapat kesempatan untuk menerima bantuan tersebut di tahun 2018 ini.masing-masing kepala keluarga menerima dana bantuan dalam bentuk uang sebesar rp. 15.000.000’-(Lima Belas Juta Rupiah).
Harapan kami dengan adanya program bantuan rumah swadaya ini dapat meringankan beban masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah sehingga jumlah rumah tidak layak huni dapat berkurang secara bertahap.

Kepala BNI cabang Krui mengucapan terima kasih sekaligus mengharapkan kepada kita semua terutama dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman agar kegiatan ini benar-benar sesuai dengan data penerima manfaat dan bermanfaat bagi masyarakat yaitu masyarakat yang kurang mampu yang berada di kabupaten pesisir barat demi mewujudkan “Masyarakat Pesisir Barat Yang Madani, Mandiri Dan Sejahtera”.

Selasa,(3/7/2018), tempat Gedung Wanita ,Hadir dalam acara tersebut wakil bupati pesisir barat,ketua DPRD dan anggota kabupaten pesisir barat,unsur forkopimda kabupaten pesisir barat dan kabupaten lampung barat,sekretaris daerah, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,para camat dan peratin se-kabupaten pesisir barat,pimpinan BANK negara indonesia (BNI) cabang krui,para penerima bantuan rumah swadaya(Editor Lambar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad