Pemkab Blitar Desak Polisi Terapkan Pasal Berlapis Ibu Jual Anaknya - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 05 Juni 2018

Pemkab Blitar Desak Polisi Terapkan Pasal Berlapis Ibu Jual Anaknya


BLITAR-Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar, mendesak polisi menerapkan pasal berlapis pada ibu kandung yang menjual anaknya,Saat ini polisi hanya menerapkan pasal 88 UU Perlindungan Anak terkait eksploitasi ekonomi.

Menurut Pendamping Hukum P2TP2 Pemkab Blitar Yulis Hastuti, pelaku bisa dikenakan pasal 81 dan 76 UU Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 18 tahun penjara,Karena tindakan pelaku juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tersangka pelaku kan masih ada hubungan keluarga dengan korban.Di kasus ini, saya melihat tidak hanya ekploitasi ekonomi,Tapi juga kekerasan psikis, korban dipaksa melakukan persetubuhan diPebawah umur,kata Yulis di mapolres, Selasa (5/6/2018).

Untuk itu, Yulis meminta pihak kepolisian lebih tegas menerapkan UU No 23 tahun 2002 yang diperbaharui menjadi UU No 35 tahub 2014 tentang Perlindungan Anak.
Terapkan saja pasal 81 ditambah pasal 76 UU Perlindungan Anak itu. Jadi hukumannya bisa maksimal 18 tahun penjara, imbuhnya.

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 menyatakan:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

P2TP2A sangat menyesalkan kejadian ini. Menurut Yulis, sebagai orang tua, secara hak dia harus melindungi anak-anaknya. Namun kenyataannya pelaku melakukan kekerasan seksual pada anaknya sendiri.

Yulis mengaku pihaknya belum melakukan assesment pada korban. Namun upaya pendampingan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan akan dilakukan berkoordinasi dengan dinas sosial.

Assesement belum dilakukan karena baru hari ini kami dapat kabar. Namun kami ada psikolog yang akan mendampingi untuk merehabilitasi kondisinya, termasuk pemenuhan hak pendidikannya. Kami akan koordinasikam dengan dinas sosial, pungkasnya. (Editor Lambar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad