Kesadaran Moral ASN

LAMBAR-Libur panjang atau cuti bersama menyambut Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriyah akan berakhir hari ini, rabu (20/6/2018).

Cuti bersama dimulai 12 hingga 20/6/2018 itu tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2018,bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya libur panjang disambut suka cita.

Sebab libur kerja lebih awal, dan masuk kerja lebih lama,jika dihitung bersama dengan libur Hari Raya dan libur kerja Sabtu-Minggu,maka ada 10 hari ASN tidak bekerja sebagaimana mestinya, ASN mulai aktif masuk kerja pada kamis (20/6/2018).

Pemerintah pun berharap libur panjang itu, tidak ada lagi alasan bagi ASN untuk tidak masuk kerja atau menambah hari libur/bolos kerja.

Inisiatip pemerintah membuat libur panjang tentu me­miliki pertimbangan yang ber­dasarkan pengamatan/pe­ngalaman tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah meng­ang­gap keputusan cuti bersama yang diambil untuk me­wujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja.

Pe­merintah me­nilai momen perayaan Idulfitri atau Le­baran harus di­maksimalkan,terutama untuk membangun dan membina sila­turahmi.

Artinya bagi ASN akan lebih leluasa memilih hari untuk pulang kampung atau mudik ke kam­pung ha­laman.semangat Hari Raya Idul fitri atau Lebaran pun akan terasa sangat kental dan bermakna.

Silaturahmi dalam membangun kebersamaan sesama keluarga, teman, kerabat, sejawat akan semakin kuat.

Namun pemerintah mewanti-wanti kepada ASN untuk tidak menambah libur kerja atau bolos masuk kerja,pemerintah akan memberikan sanksi tegas jika imbauan untuk tidak bolos kerja tidak diindahkan.

Penetapan cuti bersama dengan libur panjang tersebut, maka tidak ada alasan ASN untuk bolos kerja, kecuali dalam keadaan sakit.

Sebab berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih banyak ASN yang menambah libur kerja atau membolos tidak masuk kerja “Alhamdulillah ASN Kabupaten Lampung Barat Tidak Ada Yang Bolos Terkecuali Cuti Sakit”.

Jika tahun ini,masih juga terjadi sudah sepatutnya pemerintah memberikan sanksi tegas mulai dari teguran hingga sanksi berat.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di setiap daerah sudah bisa bereaksi jika ada ASN yang bolos kerja.

Kalau kita melirik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS/ASN berdasarkan jumlah tidak masuk kerja (pasal 8).

Maka sangat mustahil pemerintah memberikan sanksi tegas, jika ASN menambah hari libur di bawah 5 hari,bagi ASN yang bolos kerja dalam PP terebut dikategorikan atas tiga kelompok.

Kelompok pertama 5-15 hari dengan sanksi disiplin ringan yakni teguran secara tertulis,kelompok II,  ka­te­gori 16-30 hari bolos kerja.

Kelompok ini masuk dalam sanksi disiplin sedang yakni penundaan Kenaikan Gaji Ber­kala (KGB), penundaan kenaikan pangkat dan penun­daan pangkat selama satu tahun.

Kelompok III  adalah, bagi ASN yang tidak masuk kerja 31- 45 hari,dalam kelompok ini sanksi disiplin ber­at diberikan,sanksi itu berupa penurunan pangkat selama tiga tahun, penurunan jabatan, pembebasan jabatan dan pem­ber­hentian dengan atau tidak dengan hormat.

Melihat sanksi dari PP tersebut tentu sangat sulit bagi pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap PNS yang melakukan bolos kerja, terkait bolos kerja setelah cuti bersama Idul fitri.

Dari Pantauan Editor Lambar,untuk itu perlu regulasi yang tegas terhadap ASN yang bolos kerja usai merayakan hari-hari besar ke­agamaan,regulasi dan sanksi tegas patut dikeluarkan.

Agar kualitas dan efektivitas kerja benar-benar tercapai,sehingga standar pelayanan publik berjalan lancar dan masyarakat tidak dirugikan. 

Namun begitu, kita masih berharap kepada seluruh ASN untuk selalu berkomitmen terhadap janji atau sumpah ja­batannya ketika diangkat menjadi ASN.

Sebagai pen­ye­le­ng­gara Negara, ASN harus memiliki tanggungjawab moral ter­hadap profesinya.

Kesadaran moral mutlak diperlukan,tanpa kesadaran moral yang tinggi,maka disiplin kerja se­bagai pelayanan publik dalam pemerintahan tidak akan ter­capai secara maksimal.

Karena itu, niat pemerintah memberikan libur panjang dalam kemasan cuti bersama Hari Raya Idul fitri jangan dinodai.

Penambahan libur kerja atau bolos kerja merupakan bentuk penodaan cuti bersama,untuk itu seluruh ASN diminta mewujudkan semangat Hari Raya Idul fitri 1439 H,sebagai momen membangun kinerja yang lebih baik lagi.

Dengan de­mikian makna Idul fitri sebagai “Hari Kemenangan” semakin bermakna membangun kesadaran moral ASN,sehingga disiplin kerja yang prima tercapai dengan baik.

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik,bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan.

Dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik .

Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban.

Mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional .(Editor Lambar)