Ini Kata Bupati Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Peratin - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Minggu, 24 Juni 2018

Ini Kata Bupati Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Peratin


PESIBAR- Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.H.Agus Istiqlal, S.H.,M.H mengatakan, bahwa demokrasi dalam konteks pemilihan peratin dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa.

Hal tersebut telah diatur pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,bahwa pemilihan peratin harus dilaksanakan serentak yang dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (Tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun.

Lanjut Bupati,dalam hal ini pemerintah kabupaten pesisir barat pada tahun 2016 yang lalu telah melaksanakan pemilihan peratin gelombang pertama  yaitu pemilihan peratin serentak pada 68 pekon dari 116 pekon.

Hadir sosialisasi peraturan daerah tentang pemilihan pemilihan peratin tersebut, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat.
Para camat dilingkungan pemerintahan kabupaten pesisir barat,para narasumber dan peserta sosialisasi yang bertempat di GSG Selalaw Labuhan Jukung Krui .

Berdasarkan pengklasifikasian masa habis jabatan peratin definitif,maka untuk tahun 2018 akan dilaksanakan pemilihan peratin serentak gelombang kedua pada 42 peko, pada tahun 2020 yang akan datang dilaksanakan pemilihan peratin serentak gelombang ketiga pada 6  pekon.

Masih kata bupati, pemilihan peratin merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat pekon  dalam rangka memilih peratin yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan demikian sosialisasi peraturan daerah tentang pemilihan peratin yang kita laksanakan pada hari (25/6/2018)ini merupakan tahap awal dari pemilihan peratin serentak se-kabupaten pesisir barat tahun 2018.

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tentang pemilihan kepala desa.

Selanjutnya peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 7 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pemilihan peratin di kabupaten pesisir barat sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 7 tahun 2016 tentang pemilihan peratin.

Pemilihan peratin sebagai momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi. untuk itu masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan pekon sesuai kebutuhan masyarakat selama 6 tahun kedepan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan peratin dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan peratin di kabupaten pesisir barat secara umum dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin pemerintah pekon atau peratin yang berkualitas. (Editor Lambar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad