4 Kabupaten /Kota Raih Opini WTP

LAMBAR- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi lampung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD)Tahun Anggaran 2017.

Dari keempat kabupaten mendapat opini WajarTanpa Pengecualian (WTP),dari hasil laporan Pemerikasaan Keuangan yakni,Kabupaten Lampung Barat,Kabupaten LampungTimur,Kabupaten Lampung Tengah,dan Kabupaten Pesisir Barat.. 

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,” jelasnya.

Masih kata Bupati,dalam aturan perundangan,kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

Kemudian efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengungkapan yang cukup.

Oleh karena itu,sambungnya,kerja keras dan komitmen tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan rekomendasi BPK dan action plan (Rencana Aksi).

Untuk mewujudkan perubahan sistemik, akan membantu pemda meningkatkan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Protokol Sekdakab Lambar Surahman S.IP,menambahkan, “Opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD kabupaten/kota bukan merupakan jaminan tidak adanya kecurangan atau fraud yang ditemukan atau kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan kriteria sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian ditegaskan oleh Protokol Sekdakab Lambar Surahman S.IP,kepada Koran Editor diruang kerjanya.

Lanjut Surahman,sebagai salah satu Kepala Daerah yang memperoleh predikat WTP, memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung karena telah banyak memberikan masukan dan rekomendasi.

Kepada Pemerintah Kabupaten lampung barat Khususnya,terkait pelaporan keuangan sehingga harapannya hal tersebut akan memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat Lambar.Ucapnya.

WTP Ke 8 Dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung, secara gemilang kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung Untuk Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun 2017.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut diserahkan oleh Ketua BPK Perwakilan Provinsi Lampung,Sunarto yang diterima langsung oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus.

Bersama Ketua DPRD Lambar Edi Novial S.Kom,di Auditorium Lantai III BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (4/6/2018).

Peraihan ini menjadi yang ke-8 kalinya secara berturut-turut,sebelumnya pada tahun lalu pemerintah kabupaten lampung Barat juga berhasil meraih WTP untuk laporan keuangan daerah tahun 2016 dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Kabupaten lambar,menjadi salah satu kabupaten yang memperoleh WTP dari beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Untuk itulah Peraihan WTP Laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengenai Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) yang kedelapan kalinya itu disambut gembira oleh semua pihak.

Bupati mengungkapkan dengan ada bukti nyata opini WTP,telah menunjukkan kinerja pertanggungjawaban yang baik yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam mengelola laporan keuangan.

 “Alhamdulilah berkah  Bulan Ramadhan Lampung Barat mendapatkan WTP yang ke-8 dari BPK RI Perwakilan Lampung.

Terima kasih untuk semua jajaran Pemkab Lambar,Ketua,Wakil Ketua serta semua pihak yang telah membantu sehingga kita bisa mempertahankan predikat WTP ini,semoga kedepan bisa lebih baik lagi, amin,” ujarnya.

Terus, Ini sejarah ke 8 kabupaten lampung barat dan mudah-mudahan ini menjadi semangat,untuk memperluas pemikiran dan kerja keras menjadi ladang ibadah.

Jajaran Pemkab lambar yang bertepatan dalam bulan suci Ramadan, serta mematuhi dan memperbaiki yang menjadi catetan dan saran yang di sampaikan oleh kepala BPK.

Predikat tersebut merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, di samping pemberian rekomendasi lainnya.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Lambar merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pihaknya,secara khusus, mengingatkan jajaran aparatur dan kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),untuk tidak jumawa dengan peraihan WTP ini.

Kerja keras,harus terus dilakukan guna mempertahankan peraihan yang telah mampu dicapai selama 8 tahun berturut-turut tersebut.

“Tentu keberhasilan ini bukanlah akhir,Kerja keras untuk terus berbenah tetap harus kita lakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi dalam bidang pengelolaan anggaran,” tandasnya.

Untuk di ketahui Dalam acara tersebut selain Bupati Lambar dan Ketua DPRD Lambar juga turut hadir Wakil Bupati Lampung Barat Drs.Mad Hasnurin.

Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Drs.Adi Utama, Insfektur Kabupaten Edi Yusuf, S.Sos.,Kepala BPKAD Lambar Ir. Sudarto,Sekretaris DPRD Lambar Mulyono, Kabag Humas  dan Protokol Sekdakab Lambar Surahman S.IP, dan Jajaran Staf BPKAD Lambar. (Editor Lambar)