Alat Bukti Dan Saksi Sudah Cukup Jelas - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 05 Juni 2018

Alat Bukti Dan Saksi Sudah Cukup Jelas


PESIBAR- Munculnya pemberitaan tentang dugaan pemotongan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 30 % tiap Puskesmas dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.

Sekretaris LSM GMPK Ali.Ardha,yang juga putra asli daerah Krui sangat prihatin atas permasalahan di Kabupaten termuda di Provinsi Lampung tersebut.

Menurut Ali.Ardha,sebagai putra daerah,ia sangat ingin melihat tanah kelahirannya maju dan sejahtera meskipun semua itu butuh proses.

Memang kabupaten pesisir barat umurnya masih belia,tapi kalau sekarang saja sudah banyak bibit penyakitnya harus segera di obati.

Seperti dugaan pemotongan dana BOK ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak,masalah kesehatan itu hak dasar masyarakat, jangan dipotong-potong dananya supaya pelayanan kesehatan di Pesisir Barat bisa maksimal, jelasnya.

LSM GMPK mendesak para penegak hukum untuk mampu mengusut tuntas permasalahan tersebut,telusuri, jangan biarkan Kabupaten ini dihancurkan oleh perilaku korup para pejabatnya.

Masih kata LSM GMPK mengatakan,kepada Koran Editor,Penegakan hukum yang bertanggungjawab (Akuntabel)dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat,proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri.

Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses /tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum. 

Lanjut Ali,Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di kabupaten Pesibar sangat memprihatinkan di samping itu anehnya masyarakatpun tidak pernah jera untuk terus melanggar hukum.

Sehingga masyarakat sudah sangat terlatih bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya.

Apakah itu bentuk pelanggaran lalu-lintas, atau melakukan delik-delik umum, atau melakukan tindak pidana korupsi, tidak menjadi masalah katanya.

Sebagian besar masyarakat pesibar telah terlatih benar bagaimana mempengaruhi proses hukum yang berjalan agar dapat terlepas dari jerat hukumannya,Kenyataan ini merupakan salah satu indikator buruknya law enforcement dikabupaten  pesibar.

Dengan adanya pembuktian dan saksi ,adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar dia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Artinya,pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.

Keseluruhan pihak baik hakim,erdakwa maupun penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
    
“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang yang didakwakan kepada Terdakwa”

Sebelumnya seseorang diadili oleh Pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (Presumption Of Innocence.)untuk menyatakan seseorang “Melanggar Hukum”

Pengadilan harus dapat menentukan “kebenaran” diperlukan bukti-bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dari uraian tersebut, “Bukti” dimaksud untuk menentukan “kebenaran.

Dengan adanya pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.untuk membuktikan .

Kesalahan terdakwa pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan yang memeriksa Terdakwa. Pemeriksaan terhadap alat-alat bukti harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

LSM GMPK lampung berharap kepada polres lambar masalah tersebut segera ditindak lanjuti, siapapun orang yang terlibat pemotongan dana Bok,jangan ragu lagi,rakyat menanti ketegasan untuk mengungkap kebobrokan pemda pesibar itu.

Sudah terlalu banyak kasus korupsi di kabupaten pesibar itu,seakan -akan tidak takut lagi dengan penegak hukum,sekarang saatnya pihak penegak Hukum membuktikan bahwa polres tidak bisa dikendalikan oleh pihak manapun.

Dilakukan karena dibayar oleh seseorang sehingga orang yang bersalah berlindung dibelakangnya, sehingga diperlukan keyakinan oleh pihak Penegak Hukum.(Editor Lambar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad