Waduh Yang Dikawasan Masuk Gak Ya. - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Rabu, 09 Mei 2018

Waduh Yang Dikawasan Masuk Gak Ya.


LAMBAR-Acara Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara (Putungsura).

Rabu (9/5/2018) yang bertempat di Aula Maota Hotel Sahabat Utama, Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 untuk Panitia Pemungutan Suara (PPK) dan operator Kecamatan.

Hadir dalam acara tersebut ,Syarif Ediansah, S.Hi,MM Anggota KPU Lampung Barat,Ronansah, S. Pd Anggota KPU Lampung Barat,Munandar, S. Sos, MM,Sekertaris KPU Lampung Barat.
Andri Oktoridhon, ST Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Lampung Barat,M Farid Ardiles, S. Sos Anggota Panwaslu Lampung Barat.

Robinson Sekertaris Satpol PP Lampung Barat,Eko Saputro perwakilan Tim Paslon Nomor Urut 2,Rini Angrayani Perwakilan Tim Paslon Nomor Urut 3,Agus Safri Perwakilan Panwaslu Lampung Barat.

Uun Perwakilan Panwaslu Lampung Barat,ditambah, 86 orang Anggota PPK dan Operator Kecamatan se Kabupaten Lampung Barat. 

Syarif Ediansah, S.Hi, MM Anggota KPU Lampung Barat mengatakan,Tugas PPK dalam penghitungan suara yaitu,Membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilihan. 
Melaksanakan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan ditingkat kecamatan,mengumpulkan hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya .

Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara masing masing TPS dalam satu wilayah desa atau kelurahan dan masing masing desa.

Atau kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan atau Panwas Kecamatan,mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada seluruh peserta pemilihan membuat berita acara rekapitulasi.

Hasil penghitungan perolehan asuara  serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi pesserta pemilih Panwas Kecamatan dan KPU kabupaten/Kota.

Membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rapat rekapitulasihasil penghitungan suara dan menyerahkan kepada KPU kabupaten/Kota. 

Menyerahkan salainan BA dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU pada Hari yang sama beserta softcopynya serta menindaklanjutin dengan segera temuan dan laporan oleh Panwas .

Kevcamatan dan melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghititungan perolehan suara pemilihan di wilayah kerjanya.

Untuk jadwal PPK,yaitu 20-26 Juni 2018 supervisi dan monitoring pelaksanaan distribusi logistik dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara.

27 Juni 2018 supervisi dan monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS,27-29 Juni 2018 pelaksanaan rekapitulasi .

Hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU kabupaten /kota.

28 Juni-4 Juli 2018 Pengumuman salinan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan.

4-6 Juli 2018 rekapitulasi  hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Syarif Ediansah dan Andri Oktoridhon Yaitu,Persiapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Pembagian tugas rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara ,Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara,Penyelesaian keberata ,Dan Daftar nama, Form, Sampul serta kelengkapan Rekapitulasi.

Dalam tanya jawab beberapa peserta menyampaiakan pertanyaan diantaranya,Rini (LO Paslon Nomor Urut 3) mengemukakkan bahwa apakah mandat saksi diserahkan langsung.

Rizza (PPK Sekincau) mengemukakkan bahwa bagaimana cara prosedur keberatan saksi.

Ali (PPK Sekincau) mengemukakkan bahwa apakah pengembalian logistik plano dibolehkan diserahkan ke PPK.

Ngadio (PPK Sumberjaya) bagaimana TPS yang berada di kawasan Hutan lindung apakah di pindahkan ke hutan marga.

Jika iya maka banyak masyarakat yang tidak akan pemilih,mengingat bisa mencapai piluhan kilometer jarak tempuhnya jika dipindahkan.

Adakah aturan atau regulasi tidak boleh mendirikan TPS di Kawasan Hutan.Syarif Ediansah, S. Hi, MM Anggota KPU Lampung Barat menjawab antara lain.

Mandat saksi diserahkan boleh pada hari H namun jelas ditujukannya dan dapat diserahkan langsung pada KPPS.

Untuk keberatan saksi akan dimasukan dalam form keberatan saksi dan formatnya akan dibagikan pada PPK,C1 Plano boleh disampaikan komulatif kepada PPK.

Untuk TPS didalam kawasan hutan maka KPU meminta PPK untuk menginventarisir manasaja wilayah yang masuk dalam kawasan hutan dan dimasukkan catatan keberatannya.

Untuk dipindahkan atau didirikan dilokasi lain dengan alasan sulit menjangkau pemilih,hal ini menjadi bukti kuat permintaan PPK langsung yang kemudian oleh KPU.

Disampaikan kepada KPU Provinsi  dan menjadi alasan kuat untuk meminta KPU Provinsi tidak memindahkan TPS.

 Permaslahan ini kembali lagi berdasarkan kebijakan KPU,memang pada prinsipnya menyalahi aturan, contoh Register 45 Mesuji.

Namun pemilih di Kabupaten Lampung barat yang telah mendiami wilayah kawasan hutan.

Pemerintah telah melegalkan administrasi kependudukan mereka yang hal ini oleh KPU wajib diakomodir sebagai data pemilih.

Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara (Putungsura), Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Untuk Panitia Pemungutan Suara (PPK) dan operator Kecamatan dilaksanakan sebagai persiapan dalam penghitungan suara tingkat Kecamatan.

Dalam kegiatan ini KPU meyampikan agar PPK menginventarisir wilayah pekon/desa dan TPS mana saja yang masuk dalam kawasan hutan.

Dimana hal ini akan menjadi pertimbangan untuk KPU Provinsi memberikan kebijakan apakah TPS dikwasan hutan dipindahkan atau tidak.

Mendorong KPU Lampung Barat untuk segera menginventarisir TPS yang rencana akan didirikan di kawasan hutan agar langkah KPU dalam permaslahan.

TPS kawasn Hutan dapat dikeluarkan segera kebijakannya. Selain itu mendorong pihak Panwaslu untuk berkoordinasi kepada KPU.

Terkait hal tersebut sebagai masukan Bawaslu Prov Lampung dimana hasilnya juga sebagai bahan pertimbangan penempatan TPS di Kawasan Hutan. (EditorLambar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad