Lambar Setiap Masuk Desa/Pekon Dibangun Gapura

LAMBAR- Gapura adalah suatu struktur yang merupakan pintu masuk atau gerbang,ke suatu kawasan atau kawasan.

Gapura sering dijumpai di puradan tempat suci Hindu,karena gapura merupakan unsur penting dalam arsitektur Hindu.

Gapura juga sering diartikan sebagai pintu gerbang,dalam bidang arsitektur gapura sering disebut dengan entrance, namun entrance itu sendiri tidak bisa diartikan sebagai gapura.

Simbol yang dimaksudkan disini bisa juga diartikan sebuah ikon suatu wilayah atau area,Secara hierarki sebuah gapura bisa disebut sebagai ikon.

karena gapura itu sendiri lebih sering menjadi komponen pertama yang dilihat ketika kita memasuki suatu wilayah.

Gapura adalah suatu struktur yang merupakan pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan atau kawasan.

Gapura sering dijumpai di pura dan tempat suci Hindu,karena gapura merupakan unsur penting dalam arsitektur Hindu.

Gapura juga sering diartikan sebagai pintu gerbang artinya pembangunan Gapura jangan memakai Dana Desa Jangan Digunakan untuk Bangun Gapura .

Masyarakat kabupaten lampung barat (Lambar) Aktivis Muda ,meminta agar dana desa benar-benar digunakan untuk membangun infrastruktur.

Hal itu agar sejalan dengan visi misi Pemerintahan Jokowi yang ingin membangun desa dari pinggiran.

Masih kata Aktivis Muda menyatakan hal itu karena mendapat informasi bahwa dana desa malah digunakan untuk membangun hal seperti gapura.

Pos kamling, dan jalan ke kantor desa.”Kata dia, informasi demikian perlu diklarifikasi oleh lembaga pemerintahan terkait”.

"Dana desa jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak ada fungsinya sama sekali dalam menyejahterakan masyarakat desa.

Harus diingat,amanat dana desa ini adalah untuk membangun infrastruktur desa dan menyejahterakan desa sebagaimana visi misi Nawacita Presiden Jokowi,” kata aktivis muda kepada Koran Editor, Selasa(22/5).diruang kerjanya.

Dijelaskannya,salah satu visi dan misi Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran.

Hal itu diwujudkan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Agenda prioritas tersebut salah satunya mengimplementasikan UU No 6/2014 tentang Desa.

“Pengelolaan dana desa yang digunakan untuk menjalankan pembangunan merupakan visi dan misi Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran.

Dari Jawa sentris menjadi pembangunan yang Indonesia sentris,” kata aktivis tersebut.

Menurut, sejauh ini sosialisasi UU Desa sudah sangat bagus,Tinggal lebih menguatkan bahan-bahan sosialisasi .

Dengan mendengar beberapa masukan dari Menteri Desa dan PDT, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan catatan aktivis, dua tahun implementasi UU Desa masih menyisakan beberapa permasalahan.

Diantaranya mandat pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bagi desa ternyata belum memiliki aturan hukumnya.

Persoalan lain, alokasi dana APBN seharusnya ditransfer dari APBN langsung ke desa Kemudian, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Yang peraturannya belum jelas.“Masukan dan temuan-temuan dari Mendes dan PDT, BPK, dan BPKP terkait implementasi UU Desa sangat penting .

Untuk menguatkan materi atas evaluasi dua tahun UU Desa berjalan,” katanya.

Terkait pengelolaan dana desa,ia menegaskan, adanya Inpres yang memandatkan BPKP harus dilibatkan untuk mengawasi dana desa. (Editor Lambar)