Inilah Kata Pendamping Desa - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 22 Mei 2018

Inilah Kata Pendamping Desa


LAMBAR – Dalam upaya mengawal pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018.

Pihaknya memang menerapkan sistem sinergi, yakni berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, mulai dari Dinas terkait, Kepala Desa, tenaga pendamping serta masyarakat setempat. 

Kendati memang ada pihak yang musti dilibatkan, seperti pendamping Desa,ia menilai tanpa sinergitas semua pihak.

Yang menjadi pola suksesinya,bisa jadi upaya mengawal Dana Desa tetap tidak maksimal. 

Dengan begitu, jika terdapat penilaian yang tidak benar di kemudian hari dari pihak lain, kata dia, pihaknya siap untuk memberi penjelasan yang sebenar-benarnya di lapangan.
 
Karena itu, kami berharap para Kades harus dan wajib melakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan DD dan ADD.

Pentingnya,Revitalisasi Fungsi Dan Peran Kecamatan Terkait Dana Desa Ada beberapa hal yang melandasi pandangannya tersebut.

Ucapan ini dikatakan Anton Hilman S.Si ,Pendamping Desa pemberdayaan kecamatan Kebun Tebu .mengatakan.

Tugas dan wewenang kecamatan terkait dana desa sudah sangat jelas di PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU desa pasal 154 kata Anton Hilman ,SS.kepada Koran Editor (22/5).

Masih kata Anton,Camat mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan desa diantaranya,Fasilitasi penyusunan Perdes (seperti RPJMDES, RKPDES  dan APBDES).

Dan perkades, Fasilitasi administrasi tata perintahan desa, Fasilitasi pengelolaan keuangan (Perencanan Hingga Pelaporan).

Dan pendayagunaan aset desa,Fasilitasi penetapan dan penegakkan aturan perundangan.

Fasilitasi pelaksanaan pilkades,Fasilitasi pelaksanaan tugas aparatur dan kepala desa,Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD/LHP.

Rekomendasi pemberhentian dan pengankatan perangkat desa Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa.

Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya Tapi, kenyataannya masih jauh dari yang seharusnya.

Semua urusan dana desa masih kabupaten centris, dalam hal i i Dinas PMD. Pekon melompati kecamatan.

Dengan banyak alasan yg juga masuk akal,Walaupun dengan resiko  “transport dan biaya lainnya mnjadi lebih besar”. 

Harapannya semua pihak  bisa mendukung dan memberikan kesempatan sebagaimana mestinya agar peran dan fungsi kecamatan dalam pembinaan desa lebih maksimal.

Pihak kecamatan pun kesulitan memberikan jawaban ketika ada pertanyaan, akan seperti apakah kecamatan 3-5 Tahun kedepan dengan adanya dana desa ini.

Jawabannya tidak jelas,Karena kecamatan tidak dapat mengarahkan pembangunan desa.

Perencanaan  Pembangunan desa tidak dijiwai dengan perda RT RW Lambar, belum mnjadi bagian dari implemntasi RPJMD kabupaten .

Dan belum sinkron dengan program kerja atau renstra OPD Lambar Perda RT RW (Rencana Tata Ruang Dan Wilayah).

Sangat kurang sekali sosialisasinya,kemudian sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten pun belum jelas konsepnya.

Akhirnya, seperti ada ungkapan PERDA RT RW ketimur, RPJMD ke Barat, RENSTRA OPD keselatan dan APBDesa ke Utara". Alias jalan masing –masing,Katanya.

Harapannya, Bupati bisa segera menyadari ini dan membuat kebijakan strstegis untuk menyelesaikan masalah ini,Sehingga menjadi satu jalan satu tujuan, menuju Lambar Hebat dan Sejahtera.

Selain itu, kecamatan perlu segera membuat RENSTRA berdasar RT RW Kecamatan dan visi misi Bupati,yang pada implementasinya, desa bisa mnjadi bagian utama untuk mewujudkannya.

Ketika suatu kecamatan sudah ditetapkann menjadi kawasan wisata, maka ada porsi anggaran yang significant dan program kegiatan desa yang mengarah ke sana.

Mewujudkan itu,Karna isinya kecamatan ya desa,Sebagai pembina desa kecamatan bisa mengarahksn desa untuk itu.

Sehingga semua desa yang ada arah pembangunannya sama, program-programnyanya sinergi dan terintegrasi,konsep pembangunan kawasan menjadi bagian dari pembangunan desa.

Lanjut anton,Kecamatan menjadi bagian penting mewujudkan Visi dan Misi bupati,Ketika kecamatan ditetapkan sebagai sentra peternakan .

Maka kec amatan harus mngingatkan desa tentang itu,Kecamatan harus membangun sinergi dengan  dinas-dinas terkait di pemkab.

Menjembatani desa,jangan pasif menunggu,sehingga program-program  desa yang membutuhkan dukungan dari dinas di pemda bisa terpenuhi dengan bantuan dan dukungan kecamatan.

Masih kata Anton,Untuk itu,Pihak kecamatan harus menguasai dan memahami wilayahnya secara komprehensif.

Monografi kecamatan akan menunjukkan mana potensi, dimana hambatan apa tantangan dan kebutuhan.

Dan juga apa persoalan yang ada di kecamatan,dokumen strategis kajian ini harus dimiliki pihak kecamatan.

Yang akan menjadi bahan untuk di distribusikan ke desa agar menjadi bagian dari program kerja desa dimulai dari penyusunan  RPJMDES RKPDES dan APBDES. 

Para camat, dituntut untuk menjadi pimpinan yang visioner, progressif. Bukan hanya sekedar melaksanakan tugas kewajiban yang normatif, rutinitas,Ucapnya.

Tapi punya target,Tetapi semua kembali kepada Bupati.Akan diperlakukan seperti apakah para camat. Akan diberikan peran yang bagaimana.

Hanya sekedar fungsi kordinasi dan fasilitasi sajakah, atau menjadi bagian strategis dalam mewujudkan visi dan misinya (Editor Lambar))

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad