BOK Yang Dipotong, Dewan Akan Panggil Kepala Puskesmas Dan Diskes Pesibar.

PESIBAR-Salah satu Angota DPRD kabupaten pesisir barat (Pesibar)mengkritisi keras terkait dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di setiap Puskesmas  pesibar yang belakangan mencuat dipublik.

Dimana diketahui menemukan dugaan pemotongan nilai dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas BOK tersebut sekitar 30 persen dari platform Rp500 juta.

Sedangkan dana yang di kelola di puskesmas sekitar Rp300 juta lebih, pemotongan mulai dilakukan sekitar November 2017.

Temuan tersebut sudah sangat jelas adanya dugaan pemotongan BOK itu seharusnya dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dalam hal ini kepada Puskesmas-puskesmas digunakan untuk menunjang operasional para pegawai dan agar pelayanan puskes lebih baik bukan malah dipotong untuk acara yang bersifat seremonial .

Menurutnya, langkah tersebut tidak wajar dan dinilai sangat bertentangan dengan tujuan dari Pemerintah pusat yang menginginkan agar para pegawai di tingkat Puskesmas didaerah lebih bekerja secara profesional dalam bekerja.

Persoalan ini harus diusut tuntas, dan Bupati juga harus bersikap tegas dengan memanggil kepala Puskesmas-nya langsung termasuk juga Diskes Pesibar terkait klarifikasi temuan tersebut jangan sampai berdampak kepada puskesmas yang lainnya.

Bahkan jika perlu, Lanjut politisi ini, Tim saber pungli, kejaksaan harus ikut turun tangan menelusuri terhadap temuan pemotongan dana BOK tersebut, dan jika terbukti tentunya pihak yang bersangkutan harus pertanggungjawab.

Disamping itu juga,Rekan-rekan lainnya di DPRD kabupaten pesibar sepakat akan segera memanggil pihak puskesma,tidak hanya Puskesmas saja  tetapi seluruh puskesmas yang ada di kabupaten pesibar termasuk juga Kepala Dinas Kesehatan.

"Secepatnya kita akan panggil seluruh kepala puskesmas yang ada di kabupaten pesibar dan Diskes untuk melihat sejauh mana dana BOK ini digunakan," tandasnya

Lain halnya dikatakan aktivis Muda menambahkan,BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas.

Dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional khususnya kegiatan promotif preventif, sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.

Anggaran BOK itu diporsikan untuk perawat,bidan dan tenaga gizi Jadi tidak ada alasan untuk memotong satu rupiah pun atas dugaan penyelewengan jawaban dan pembohongan publik ini.

Kita akan usut lebih dalam permasalahan pelayanan buruk di diskes/Puskesmas  tersebut sampai tuntas.

Pemanfaatan dana BOK di Puskesmas adalah untuk operasional upaya pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas yang meliputi.

Membiayai perjalanan petugas kesehatan melakukan kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung.

Membiayai perjalanan kader kesehatan termasuk dukun bersalin membantu petugas kesehatan dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung.

Membiayai perjalanan peserta rapat Lokakarya mini, Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).

Membiayai perjalanan petugas kesehatan untuk menghadiri rapat-rapat, konsultasi/koordinasi dan kegiatan lain yang terkait dengan BOK ke kabupaten/kota.

Membiayai perjalanan kader kesehatan termasuk dukun bersalin untuk menghadiri kegiatan refreshing/penyegaran kader Kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes posyandu dan UKBM lainnya.

Besaran biaya transport lokal yang dibiayai adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di kabupaten.

Pada kondisi tertentu, daerah dapat membayar biaya transport lokal berdasar At Cost, sesuai dengan besaran biaya transport lokal yang dikeluarkan.

Termasuk sewa sarana transport bila diperlukan, karena tidak ada sarana transport regular dengan bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik/penyedia jasa transportasi.

Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota (Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013).

Artinya,untuk petugas kesehatan yang dalam melaksanakan upaya kesehatan atau menghadiri kegiatan rapat/ pertemuan/konsultasi yang terkait dengan BOK dalam Kabupaten/Kota karena kondisi geografis memerlukan perjalanan.

Pembelian/Belanja Barang pembiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung, yang meliputi Pembelian bahan PMT penyuluhan/pemulihan.

Pembelian konsumsi rapat, penyuluhan, refreshing,Pencetakan/penggandaan/penyediaan bahan untuk penyuluhan kepada masyarakat.

Membiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan manajemen Puskesmas, manajemen pengelolaan keuangan BOK, SMD, MMD, yang meliputi,Pembelian alat tulis/kantor untuk kegiatan pendukung BOK.

Biaya administrasi perbankan, apabila sesuai ketentuan bank setempat,memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup rekening bank Puskesmas.

Maka dapat menggunakan dana BOK dari kegiatan belanja barang penunjang,Pembelian materai,Penggandaan/fotokopi laporan,Pengiriman surat/laporan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) diduga lakukan pemotongan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di UPT puskesmas sejak tahun anggaran 2017.

Berdasarkan informasi pemotongan BOK digunakan dengan alasan untuk dana saving di Dinkes, seperti untuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)Pemotongan dilakukan melalui salah satu Kepala Bidang (Kabid) pada Dinkes Pesibar.

“Iya. Informasi dari staf. Sebelum dipotong semua puskesmas dirapatkan oleh Dinkes,” ujar sumber  yang gak mau disebutkan namanya (19/4) siang.

Dijelaskan, dugaan pemotongan dana BOK tersebut sekitar 30 persen dari platform Rp500 juta. Sedangkan dana yang di kelola di puskesmas sekitar Rp300 juta lebih, pemotongan mulai dilakukan sekitar November 2017.

Terpisah, Kepala Dinkes Pesibar Bambang Purwanto SKM, M. Kes, menolak tegas soal pemotongan BOK. "Gak ada itu,Yang ngomong bawa ke saya biar kita konfrontir,'ujar Bambang .(Ir/EditorLambar.Com)