Bawaslu Provinsi Lampung, Panwaslu Lambar Gelar Rapat Rakor Stakeholder Pengawasan Pemilu Dan Pilkada. - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Rabu, 25 April 2018

Bawaslu Provinsi Lampung, Panwaslu Lambar Gelar Rapat Rakor Stakeholder Pengawasan Pemilu Dan Pilkada.


LAMBAR- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung barat (Lambar)menggelar rakor Stakeholder Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 yang diselenggarakan di Aula kagungan pemda kabupaten lambar.Rabu (25/4/ 2018.
Guna peningkatan partisipasi politik masyarakat secara luas dalam penyelenggaraan pemilihan aguburnur /Wakil Guburnur lampung tahun 2018secara Luber dan Jurdil sebagai  mana ketentuan pasal 131  ayat (3)Hurup C.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan guburnur,Bupati dan walikota Jo,pasal 2 Hurup C peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengawasan pemilihan Umun.
Memperhatikan ketentuan peraturan Undang-undang diatas  dan menindaklanjuti Amanat pasal 98 ayat (1) Hurup d ,Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

Bahwa dalam implementasi pencegahan penyelenggaraan pemilu Bawaslu propinsi melaksanakan tugas peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu.
Yang dibuka Oleh Pj. Setdakab Lampung Barat Akmal Abdul Nasir, SH.Dan dihadiri Asisten bidang pemerintahan dan kesra Drs. Adi Utama dan peserta sosialisasi.

Pj. Setdakab Lambar Akmal Abdul Nasir Mengucapkan  selamat datang dan terima kasih kepada para peserta sosialisasi yang telah menyempatkan hadir dan mengikuti pelaksanaan sosialisasi ini.
kami atas Nama pemerintah kabupaten lampung barat menyambut baik dan mendukung sepenuhnya dengan diadakannya pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini untuk menghadapi pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur lampung mendatang.

"Kita ketahui bersama bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan berkembangnya arus demokrasi.
Guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945", Ujarnya.

Selnjutnya penyelenggaraan pemilukada dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilukada yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Peran  dari semua elemen masyarakat sangat diharapkan dalam rangka pengawasan jalannya proses pemilu.

Termasuk pemilu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung.

Dengan harapan proses demokrasi yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan prinsisip, Demokrasi, agar pemilu semakin berkualitas.

Selain itu, sosialisasi ini juga sebagai tindakan pencegahan dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu di kabupaten lampung barat, sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara aman tertib lancar, damai.

Kemudian sosialisasi ini bertujuan mengakomodir peran serta masyarakat luas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Selain dengan membentuk berbagai regulasi terkait pengawasan pemilu, diharapkan pelanggaran pemilu semakin berkurang karena adanya kesadaran masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran.

Sebagai suatu esensi dari paradigma pencegahan pelanggaran pemilu untuk itu kegiatan sosialisasi ini saya rasa sangat tepat dalam rangka memberikan pemahaman, wawasan dan gambaran yang jelas kepada masyarakat.

Mengenai pelaksanaan dan pengawasan dari pemilu itu sendiri serta dapat menyadari betapa pentingnya pemilukada bagi suatu daerah.

Pihaknya mengharapkan kepada partai politik, organisasi masyarakat, pers, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat  hendaknya dalam menjalankan proses dan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung.

Agar berperan aktif untuk mensosialisasikan regulasi undang-undang pemilu, mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pemilu gubernur dan wakil gubernur lampung.

Lanjut sekda, untuk ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye, akan diberikan hukuman disiplin, Kemudian untuk PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah.

Yang secara terlibat dalam kampanye dan dengan menggunakan fasilitas jabatan, akan diberi hukuman disiplin tingkat berat,” tegasnya diakhir penyampaian. (Ir/EditorLambar.Com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad