Acara Pembinaan Jasa Konstruksi

PESIBAR-Asisten Bidang Perekonomian  Pembangunan Dan  Kehumasan,Syamsul Hilal .S.So. sampaikan bahwa berkenaan.

Dengan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan pada Kamis (26/4/208) yang bertempat Di Aula Sunset Beach Pekon Way Redak.

Hadir dalam acara pembinaan tersebut, wakil bupati pesisir barat,ketua dan anggota DPRD kabupaten pesisir barat,sekretaris daerah dan para pejabat tinggi pratama.

Pejabat administrator,pejabat pengawas dan pelaksana dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat.

Dari nara sumber dari dinas Pupr Provinsi lampung,ketua asosiasi dan pengusaha jasa konstruksi,para peserta pejabat pembuat komitmen (PPK) OPD Se-kabupaten pesisir barat.

 

Asisten Bidang perekonomian pembangunan dan kehumasan mengatakan,sudah menjadi tekad kita pemerintah kabupaten pesisir barat sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 2 tahun 2017.

Tentang jasa konstruksi diperlukan upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi.

Yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing Ucapnya.

Selanjutnya, pelaksanaan konstruksi merupakan suatu proses besar yang melibatkan berbagai disiplin ilmu,sumber daya dan tentunya memiliki keunikan tersendiri.

Pekerjaan konstruksi merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang mencakup beberapa macam pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan dan memerlukan biaya dan mutu tertentu.

Dengan pembinaan merupakan suatu kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan  pemahaman tentang jasa konstruksi.

Khususnya mengenai biaya penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi.

Keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi merupakan paktor utama yang harus diperhatikan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja.

Pejabat pembuat komitmen dan perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum.

Berdasarkan hal-hal di atas Asisten Bidang Perekonomian  Pembangunan Dan Kehumasan menambahkan kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan.

Karena pembangunan infrastruktur yang terarah merupakan salah satu fokus kebijakan pemerintah kabupaten pesisir barat guna mengejar ketertinggalan dari kabupaten kabupaten lainnya.

Selanjutnya,Ia harap kepada para peserta kegiatan pembinaan jasa konstruksi pada kesempatan ini, yang berasal dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bidang perencanaan dari seluruh OPD se-kabupaten pesisir barat.

Dapat mengikuti pembinaan jasa kontruksi ini dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga materi yang diberikan oleh narasumber.

Dapat di mengerti dan di pahami yang nantinya dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan dapat dikembangkan di OPD masing-masing.(Ir/EditorLambar.Com)