Pembinaan Netralitas Tni Dalam Pemilu/Pilkada Ta. 2018 Kodim 0422/Lambar

LAMBAR- Dandim 0422/LB yang diwakili oleh Mayor Arm Muskardi (Kasdim).memberikan materi Netralitas TNI dalam Pemilu / Pilkada Tahun 2018 bagi prajurit TNI dan ASN Kodim 0422,dan juga para Ibu-ibu Persit. Acara Pembinaan Netralitas TNI, dihadiri oleh para Mayor Arm Muskardi ( Kasdim ),Kapten Chb Gentis (Pasi Ter),Kapten Cku Gerry ( Pasi Intel ),Kapten Inf Samsul Rizal ( Danramil ),Dan unit Intel serta Ibu-ibu Persit KCK

Damdin mengatakan,Mengingat begitu pentingnya sikap Netralitas dalam membangun demokrasi dan profesionalisme, maka masalah netralitas harus benar-benar dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan Prajurit, ASN TNI dan Ibu Persit, terutama pada penyelenggaraan Pemilu / Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu kepada setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilu dan Pemilu / Pilkada baik Parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu maupun Pilkada, dilarang melakukan tindakan atau pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD, Panwaslu atau Panwasda.(8/3) di Aula Jendral Sudirman

Setiap prajurit baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai pada setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki, apabila ditemukan ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi atau mengarah kepada upaya menghambat, mengganggu atau menggagalkan Pemilu / Pilkada. Terkait dengan pelaksanaan Pemilu/Pemilukada secara serentak tahun 2018 Komandan atau Atasan berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang netralitas TNI sebagai pedoman bagi anggota atau bawahannya untuk berbuat dan bertindak di lapangan sesuai prosedur yang berlaku,katanya.

Mengingat,Yang pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Komandan Kodim yang tidak bisa hadir ditengah-tengah kita karena ada suatu hal kegiatan di Korem yang tidak bisa ditinggalkan.Kita semua ketahui bersama perintah dari pimpinan komando atas tentang Netralitas dalam pemilu.Netralitas dalam arti tidak boleh memihak ke salah satu calon/partai.maka dari itu saya harapkan kepada seluruh para Babinsa/anggota Kodim 0422/LB tidak ada yang mendukung/memilih dalam Pilkada serentak yang akan datang ini.Sedangkan untuk Ibu-ibu Persit diperbolehkan didalam pemilihan kepala daerah akan tetapi jangan terlalu mencolok/nampak dan jangan sampai memasang baleho/bener salah satu calon didepan rumah masing-masing.dan apabila waktu melaksanakan Pemilu untuk Ibu-ibu nya jangan sampai minta diantar oleh suaminya yang sedang berpakaian dinas TNI.Dan untuk para anggota agar bisa untuk menepati waktu jangan sampai suatu kegiatan kita tertunda gara-gara waktu.dan apabila ada suatu hal tolong disampaikan kepada yang tertua dimasing-masing satuan.

Kapten Cku Gerry Pasi Intel,menambahkan,Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI sebagai berikut Netral “ Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak ”Netralitas TNI “ TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis ”

Prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu dan Pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR / 546 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006.Implementasi pelaksanaan Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada.Mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri,Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu dan Pilkada,Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada.Khusus bagi prajurit TNI (isteri/suami/anak prajurit TNI), hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan di dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut.

Dengan Beberapa hal yang harus dipedomani oleh Prajurit TNI adalah,Tidak diperkenankan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu,Tidak diperkenan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu.,Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.,Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS).,Tidak diperkenankan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih.,Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu perorangan (Dewan Perwakilan Daerah).,Tidak diperkenankan menjadi peserta dan juru kampanye.,Tidak diperkenankan menjadi tim sukses kandidat.

Tugas dan Tanggung Jawab para Komandan Satuan, Dinas,Setiap Komandan Satuan wajib mensosialisasikan Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada setiap apel maupun pada jam komandan secara periodik.Setiap Komandan Satuan wajib mengecek dan mengawasi sejauhmana pemahaman anggota tentang Netralitas TNI.,Setiap Komandan Satuan wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif sekaligus mencegah kegiatan yang terkait dengan politik praktis.,Setiap Komandan Satuan harus memberikan sanksi apabila anggotanya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.,Setiap Komandan Satuan /Kepala Satuan, Dinas wajib menyampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kepada seluruh anggotanya antara lain,Membatasi diri untuk tidak berada secara fisik,baik perorangan maupun fasilitas dinas di arena tempat penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu dan Pilkada.,Melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di lingkungan markas, asrama dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya.

Dalam melaksanakan tugas agar lebih mewaspadai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik (Politik, Ekonomi dan Sara).Mencegah bentrokan fisik antar masa atau perorangan pendukung partai politik di sekitar markas, kesatrian, asrama, kompleks TNI atau di daerah sekitarnya pada radius kurang lebih 100 m, apabila tidak terdapat aparat Polri/Hansip/Petugas yang menangani, maka prajurit TNI secara unit/satuan wajib menghentikan/melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat Polri terdekat, dengan tetap menjaga Netralitas TNI.Tidak melakukan kegiatan berupa komentar, penilaian dan mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kontestan peserta Pemilu dan Pilkada kepada keluarga dan lingkungannya.Tidak memberikan bantuan dalam bentuk dan kepentingan kegiatan apapun kepada peserta Bakal Calon Pemilu dan Pilkada di luar tugas dan fungsi TNI.,Mengantisipasi dan mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki, apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, menganggu atau langkah menggagalkan Pemilu dan Pilkada.

Dengan Larangan bagi Prajurit TNI,Prajurit TNI selama proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilarang untuk,Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat.,Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.,Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di instansi dan peralatan milik TNI.,Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara.,Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi terlibat pada kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk berkampanye untuk mensukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.,Melakukan tindakan dan atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).,Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi menyambut dan mengantar peserta kontestan Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panitia Pemilih, Panitia Pendaftar Pemilih, peserta dan atau juru kampanye.Terlibat dan ikut campur dalam menentukan menetapkan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai.,Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon tertentu.,Tidak melakukan tindakan dan atau membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).(Ir/EditorLambar)