Musrembang Di
Kecamatan Waykrui Disampaikan Oleh Wakil Bupati Pesisir Barat.
PESIBAR-Wakil
bupati kabupaten pesisir barat Erlina ,SP,MH.sampaikan bahwa musyawarah
perencana pembangunan rkpd kabupaten ditingkat kecamatan merupakan forum antar
para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rkpd kabupaten pesisir barat
tahun 2019. pelaksanaan musrenbang ini merupakan salah satu amanat dari
undang-undang nomor 25 tahun 2004 dan permendagri Nomor 86 tahun 2017.
Musrenbang
rkpd kabupaten di tingkat kecamatan pada dasarnya adalah satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan musrenbang ditingkat pekon. selanjutnya hasil rekapitulasi dalam
bentuk daftar usulan dari pelaksanaan musrenbang pekon tersebut harus menjadi
dasar dalam pelaksanaan musrenbang rkpd kabupaten ditingkat kecamatan ini,
sehingga tercipta sinergitas dan sinkronisasi pembangunan daerah.
Pelaksanaan
musrenbang rkpd bertujuan untuk mendapatkan masukan awal rencana kerja dari
masing-masing opd yaitu berupa daftar usulan dari pekon yang akan disepakati
bersama, sehingga menjadi daftar usulan dari kecamatan. diperlukan pemahaman
kita bersama bahwa daftar usulan tersebut harus melalui proses verifikasi oleh
masing-masing camat. dengan demikian diharapkan usulan dari masing-masing pekon
telah melalui proses musrenbang rkp pekon. selanjutnya daftar usulan harus
selaras dengan rpjmdes dan juga rkp pekon. hal ini juga merupakan kontrol dari
para camat dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa setiap tahunnya.
Melalui
musrenbang rkpd diharapkan terjadinya sinkronisasi agenda dan prioritas
pembangunan di kecamatan dengan prioritas pembangunan kabupaten di kecamatan
melalui renja opd sebagai instansi teknis pelaksana program/kegiatan di daerah
merupakan suatu hal yang mutlak.
pelaksanaan program/kegiatan tersebut tentunya memerlukan dukungan
pendanaan, baik yang bersumber dari apbd kabupaten, apbd provinsi maupun apbn.
Terkait
dengan pendanaan pembangunan di kecamatan, kepada seluruh peratin agar dapat
memaksimalkan dana desa yang diterima untuk pembangunan pekon, sehingga pekon
dapat mandiri secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. dalam
hal ini pemerintah sebagai fasilitator dan regulator akan terus berupaya
memonitor pelaksanaan penggunaan dana desa ini.senin, (19/2) yang bertempat di Aula
Kecamatan Pulau Pisang .,Hadir dalam musrenbang tersebut, ketua dan anggota DPRD
kabupaten pesisir barat.,unsur forkopimda kabupaten pesisir barat dan kabupaten
lampung barat.,pejabat tinggi pratama, pejabat adamistrator, pejabat pengawas dan pelaksana di
dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat.,camat, uspika, peratin dan
ketua LHP kecamatan pulau pisang.,tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat,
ormas, OKP.
Masih kata
Wakil,hasil dari musrenbang rkpd kabupaten di kecamatan ini akan menjadi bahan
kerja dalam forum perangkat daerah kabupaten yang direncanakan pada tanggal 28
februari dan 1 maret 2018. kemudian hasil dari forum perangkat daerah akan
menjadi bahan kerja dalam musrenbang rkpd kabupaten yang direncanakan akan
dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 maret 2018 yang akan datang.
Disamping
itu, diharapkan pelaksanaan musrenbang ini menjadi media interaktif bagi
segenap stakeholders kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan
serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun
anggaran berikutnya. forum ini juga merupakan bentuk komitmen bersama diantara
para pemangku kebijakan daerah dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Adapun tema
musrenbang RKPD Kabupaten pesisir barat tahun 2019 adalah “memacu pembangunan
daerah dan mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan hasil pembangunan”.
Tema yang
kita ambil ini adalah tindak lanjut pelaksanaan tahun keempat RJMD kabupaten
pesisir barat tahun 2016-2021. harapan wakil pada tahun 2019 ini semua sektor
dalam kehidupan masyarakat dapat meningkat menjadi lebih baik dan target-target
sasaran serta target kinerja yang telah ditetapkan dapat mencapai hasil yang
maksimal.berikutnya ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan kabupaten pesisir
barat, yakni,reformasi birokrasi dan pelayanan publik.,infrastruktur dan
konektivitas wilayah terpencil.,pertanian, ketahanan pangan serta perikanan.,pemberdayaan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.,pariwisata, iklim investasi, koperasi
dan usaha mikro kecil dan menengah ucapnya.
Kita patut
bersyukur,bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan bersama oleh pemerintah
kabupaten pesisir barat dan seluruh lapisan masyarakat beserta stakeholders
telah menunjukan perubahan dan keberhasilan dari tahun ke tahun.
Semua
keberhasilan yang telah kita capai, adalah berkat rahmat allah swt serta kerja
keras kita semua dan aparatur pemerintah yang berjenjang mulai dari
kelurahan/pekon, kecamatan hingga kabupaten yang didukung oleh seluruh lapisan
masyarakat kabupaten pesisir barat.Wakil juga ingin menegaskan terkait dengan
anggaran dana desa (ADD).dengan nilai ADD pada tahun 2018 ini sebesar 98 milyar
koma 950 juta rupiah agar dapat dipergunakan dengan efektif, efisien,
transparan dan akuntabel bagi pembangunan pekon untuk kepentingan masyarakat,
sehingga masyarakat dapat mandiri dan tidak ketergantungan dana dari kabupaten.kami
menyadari, disamping keberhasilan yang dicapai, tentunya masih terdapat hal-hal
yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan baik dari sisi kebijakan, program
maupun kegiatan hingga pada pelaksanaan di lapangan. kita yakin dengan semangat
kebersamaan dan persatuan, semua kendala dan tantangan dapat diatasi dengan
baik .tugas kita kedepan memang tidak ringan, penyelenggaraan pemerintah yang
bersih dan tanpa kkn harus terus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pelayanan
publik dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil
menambahkan,menekankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut.,agar para peratin
dapat mengalokasikan sebagian besar dana desa untuk pembangunan pekon;
Para camat
harus dapat menjaga dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa,para
camat lebih tanggap terhadap situasi dan kondisi di wilayah kecamatan
masing-masing dengan terus berkoordinasi kepada opd terkait, terlebih pada
tahun ini kita akan melaksanakan pemilihan gubernur lampung secara langsung meningkatkan
kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu
dapat terjadi di wilayah kita Tegasnya.(Ir /EditorLambar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar