Acara Desimenasi Hak Asasi Manusia (Ham)Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018.

Acara Desimenasi Hak Asasi Manusia (Ham)Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018.

PESIBAR- Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.H. Agus Istiqlal, S.H.,M.H. mengatakan perlu kita ketahui bersama penegakan hak asasi manusia tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, dimana pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati,melindungi, dan menegakkan serta memajukan hak asasi manusia. selanjutnya, melalui langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya,  pertahanan, keamanan negara, dan pidana, langkah implementasi yang efektif itu  dilakukan melalui menjaga negara atau pemerintah sebagai gerakan nasional dalam wujud rencana aksi nasional ham, dalam tahapan lima tahun sebagai gerakan nasional  dalam persfektif HAM.kita semua ingin menghormati dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) bukan hanya karena ham adalah amanah konstitusi yang harus kita laksanakan. akan tetapi kita menjunjung ham karena kita ingin agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dengan rakyat, Ucapnya.

Harus diakui keadaan ham di tanah air masih cukup banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama. penyelesaian kasus-kasus pelanggaran ham, penyelesaian konflik, penghormatan terhadap hak masyarakat adat. kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok terpinggirkan serta, kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama.(14/2),yang bertempat Gedung Wanita.

Hadir dalam acara itu,wakil bupati pesisir barat,kepala kepolisian resort lampung barat,kepala kejaksaan negeri lampung barat,kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham wilayah lampung,sekretaris daerah, para pejabat tinggi pratama, pejabat adamistrator, pejabat pengawas dan pelaksana di dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,para ketua okp, para guru, siswa/siswi serta hadirin yang berbahagia.

Masih kata bupati, pemerintah kabupaten pesisir barat sangat serius menjunjung tinggi ham. hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan dalam hal penegakan ham diantaranya peraturan daerah tentang larangan prostitusi, perda tentang perlindungan dan pelestarian adat sai batin dan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,katanya.

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan hukum, diseminasi ham merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar memperoleh informasi persamaan ham sehingga timbul kesadaran, menerima, dan dapat memahami informasi persamaan hak di negara hukum  dengan baik tutupnya.(Ir/EditorLambar)